Petinggi Golkar: Kader Bermasalah Hukum Harus Dinonaktifkan!

Jakarta - Kasus korupsi pengadaan Alquran dinilai meruntuhkan citra Partai Golkar. DPP Partai Golkar diminta mengambil tindakan dengan menonaktifkan kader yang bermasalah hukum.

"Dalam beberapa kali ke daerah saya mendengarkan konstituen selalu mengatakan sebaiknya kader yang terseret masalah korupsi sebagai tersangka segera dinonaktifkan dari kepengurusan. Nanti setelah ternyata tidak bersalah dipersilahkan kembali ke posisi semula," kata Ketua DPP Partai Golkar Hadjriyanto Y Tohari kepada detikcom, Sabtu (21/7/2012).

Seperti diketahui KPK tengah mengusut kasus dugaan suap pengadaan Alquran yang melibatkan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabbar. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ormas MKGR, Zulkarnaen saat ini masih aktif menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar.

Menurutnya penonaktifan itu memiliki makna simbolik bahwa partai politik sungguh-sungguh anti korupsi. Itulah yang perlu diperlihatkan Golkar saat ini.

"Rakyat akan jengkel pada parpol yang mengatakan anti korupsi tetapi membiarkan kadernya yang menjadi tersangka korupsi tetap dalam jabatannya. Saya tidak setuju dilakukan pemecatan sebelum memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi sebaiknya begitu ditetapkan sebagai tersangka segera dinonaktifkan dari kepengurusan dengan ketentuaan begitu terbukti tidak salah dikembalikan pada posisinya semula," lanjutnya.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulkarnaen Djabbar tersandung kasus suap pengadaan Alquran. Kasus ini bisa menurunkan popularitas Partai Golkar sampai ke titik bawah.

"Suara Golkar turun dua persen dalam sebulan. Bukan karena JK tapi karena korupsi," kata peneliti LSI, Burhanudin Muhtadi, saat dihubungi terpisah.



(van/ndr)