Tiga Pesan Moral SBY Lewat Warning Menteri dari Parpol

Tiga Pesan Moral SBY Lewat Warning Menteri dari Parpol

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jumat, 20 Jul 2012 14:33 WIB
Tiga Pesan Moral SBY Lewat Warning Menteri dari Parpol
Jakarta -

Presiden SBY memperingatkan menteri dari parpol agar fokus di pemerintahan. SBY dinilai menyampaikan tiga pesan moral demi purnatugas yang khusnul khotimah.

"Ada tiga pesan moral yang ingin disampaikan Presiden SBY. Yang pertama agar kinerja pemerintahannya dapat menjadi berkualitas sampai akhir periode, karena menjelang pemilu dipastikan fokus para menteri dari parpol akan lebih aktif melakukan konsolidasi partai daripada melaksanakan darmabaktinya di pemerintahan. SBY berharap agar menteri tetap fokus pada tugasnya di pemerintahan," ungkap Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Yang kedua, SBY ingin koalisi pendukung pemerintah tetap solid. Tidak pecah karena terbelah dalam konsolidasi menuju pemilu 2014.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua agar tetap terjalin soliditas koalisi parpol pendukung pemerintah, meski masing-masing anggota memiliki sikap politik berbeda satu dengan lainnya di parlemen. Mempertahankan soliditas ini akan memudahkan dalam melakukan konsolidasi dan komunikasi dalam menata disain pilpres 2014,"kata Viva.

Yang ketika, SBY berharap para menteri memberikan kinerja terbaik. Dua tahun terakhir kinerja menteri sekaligus menutup periode kedua pemerintahan SBY.

"Ketiga Presiden SBY menginginkan di akhir periode pemerintahannya dapat berjalan secara khusnul khotimah, memberi manfaat yang berguna bagi rakyat, dan kemajuan peradaban bangsa dan negara," katanya.

Pesan moral politik presiden SBY ini harus diucapkan mengingat konstruksi KIB II ini dibangun dari koalisi parpol dan tidak ada anggota koalisi yang dominan (perolehan kursi parlemen lebih dari 50%). Ciri kabinet dengan warna multipartai ini adalah tidak stabil, cenderung bersifat konfliktual, dan sulit dalam menentukan kebijakan politik yang kolektif.

"Akibatnya, bila soliditas terancam maka ancaman delegitimasi pemerintahan juga akan semakin besar. Itulah mengapa presiden tidak berani mengeluarkan PKS dari koalisi karena untuk menjaga soliditas, mempertahankan kekuatan dan fungsi masing-masing struktur kepemimpinan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kesamatan hingga tingkat desa,"pungkasnya.

(van/ega)


Berita Terkait