.webp)
"Itu warning biasa dari SBY yang khawatir menterinya nggak bisa full ngurus bangsa dan negara. Cuma saja, rasanya nggak bakalan ada yang mau minter,"ungkap Wasekjen Golkar, Tantowi Yahya, kepada detikcom, Jumat (20/7/2012).
Menurut Tantowi, Warning seperti itu bukan pertama kali disampaikan SBY. Ini juga dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi menteri yang berasal dari parpol.
"Bahwa mereka bisa membagi waktu antara tugas negara yang telah dipercayakan kepada mereka dengan tugas sebagai kader partai yang loyal. Kalau para menteri tersebut bisa membuktikan demikian, tentu kekhawatiran Pak SBY tersebut menjadi tidak beralasan," katanya.
Pandangan senada disampaikan Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, arah pernyataan SBY tersebut tidak jelas.
"Kalimat tersebut tidak ubahnya seperti orang berkirim surat namun tanpa alamat. Artinya, apa yang disampaikan presiden tersebut akan kembali kepada presiden. Sebab, bukankah presiden sudah menghitung resiko ketika memutuskan mengangkat menteri dari kalangan petinggi parpol?," ungkapnya.
Menurut Bambang sesungguhnya yang ditunggu publik adalah tindakan tegas presiden terhadap para menteri yang terindikasi korupsi. Sebab, selama ini justru terkesan presiden melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan para bawahannya.
"Artinya, kalau menteri harus bertanggung jawab terhadap bawahannya yang korupsi, presiden juga tidak bisa lepas tangan jika ada menteri yang kementeriannya melakukan praktik koruptif. Bagi saya, jika presiden tidak bisa bertindak tegas, himbauan presiden itu hanyalah basa-basi,"pungkasnya.
(van/)
