.webp)
Rapat dipimpin langsung Ketua MPR RI Taufiq Kiemas. Empat pimpinan MPR lain yakni Hadjriyanto Y Tohari (Golkar), Melani Liemena Suharli (PD), Farhan Hamid (DPD), dan Lukman Hakim Saifuddin (PPP) juga hadir. Semua pimpinan fraksi MPR juga hadir.
Rapat digelar di Ruang GBHN MPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2012).
"Rapat membahas penguatan sistem kenegaraan, misalnya sistem presidensial dan soal DPD yang tidak jelas kewenangannya dalam UUD," kata Ketua Fraksi MPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat, kepada wartawan sebelum rapat dimulai.
Posisi DPP sedang didiskusikan serius. Apakah keberadaannya perlu diperkuat atau sebaliknya.
"Itu mau didiskusikan apakah tidak cukup ditampung UU Parlemen apakah harus sampai pada amandemen UUD," kata Martin.
Saat ini dirasakan kewenangan DPD tidak maksimal sehingga hanya terkesan melengkapi keberadaan DPR saja.
"Wewenang DPD kan tidak jelas seolah-olah tidak ada kekuasaan yang berarti dalan tatanegara kita. Nanti dalam kemajuan saya juga mau dukung. Saya mau dukung KPK masuk UUD ketimbang hanya KY," pungkasnya.
(van/aan)
