UPC Sodorkan Kontrak Pantura ke Anggota Baru DPRD DKI

Jakarta - Urban Poor Consortium (UPC) akan menyodorkan kontrak politik Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) kepada anggota baru DPRD DKI Jakarta."Kontrak politik itu kita sodorkan di hari pelantikan 75 anggota baru DPRD DKI Jakarta periode 2004-2009 agar tidak terulang rapor merah DPRD periode 5 tahun kemarin," sebut Koordinator UPC Wardah Hafidz kepada detikcom, Rabu (25/8/2004).UPC yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Gusur Sutiyoso bersama-sama dengan elemen lainnya akan menggelar aksi di Gedung DPRD DKI Jakarta jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat pukul 10.00 WIB.Dengan estimasi sekitar 1.000 orang, mereka akan melakukan pawai dari halte jalan Agus Salim, kemudian melakukan prosesi kontrak politik, marawis, dan ondel-ondel.Pantura yang diajukan berbunyi, pertama, mengusulkan pemecatan atau pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso kepada Presiden RI. Sebab Sutiyoso merupakan tersangka kasus pelanggaran HAM 27 Juli 1996, yakni penyerbuan kantor PDI jalan Diponegoro Jakarta Pusat.Kedua, menolak rencana atau pelaksanaan penggusuran tempat tinggal dan alat usaha rakyat dengan alasan apapun, dan akan melakukan langkah-langkah konkret untuk menjamin hal ini terjadi.Ketiga, menolak segala praktik pengrusakan lingkungan hidup dengan mengusulkan pembatalan MoU Pemda DKI dengan PT Wira Guna Sejahtera tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bojong.Keempat, mencabut semua produk hukum yang merugikan rakyat miskin, seperti Perda 11/1988 dan lainnya.Kelima, menyatakan bersumpah untuk tidak akan melakukan praktik KKN selama menjabat."Kami mendesak anggota dewan baru untuk menandatangani kontrak politik ini. Kami beri waktu dua minggu kepada mereka untuk melaksanakan Pantura ini," demikian Wardah. (sss/)