7 Pengacara yang Jadi Politikus

7 Pengacara yang Jadi Politikus

- detikNews
Selasa, 17 Jul 2012 15:49 WIB
7 Pengacara yang Jadi Politikus
Jakarta -

1. Amir Syamsuddin

Siapa nyana, mantan anak buah OC Kaligis, Amir Syamsuddin, kini menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dia menduduki posisi tersebut setelah menjadi politisi Partai Demokrat (PD).

Ayah dari 7 anak ini lahir pada di Makassar pada 27 Mei 1946 dengan nama Freddy Tan Toan Sin. Usai lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), ia mengawali karir kepengacaraannya dengan magang di Kantor Pengacara OC Kaligis pada 1979. 4 Tahun setelah itu dia mendirikan Amir Syamsuddin Law Offices and Partners yang belakangan menjadi Amir Syamsuddin & Partners.

Nama Amir Syamsuddin mulai berkibar saat dirinya bersama Albert Hasibuan menjadi pengacara Majalah Tempo pada 1987. Kala itu, Majalah Tempo menghadapi gugatan dari keluarga Presiden Soeharto, yang tidak puas dengan pemberitaan Tempo mengenai salah satu perusahaan keluarga tersebut. Sejak itu, dia terus mengawal Majalah Tempo hingga majalah tersebut dibredel terkait pemberitaan pembelian kapal bekas dari Jerman Timur.

Usai sukses di jalur hukum, dia putar kemudi menjadi politisi dan bergabung di PD. Dirinya sempat duduk di Komisi Hukum DPR hingga akhirnya dipilih menjadi Menteri Hukum dan HAM hingga sekarang. Jabatan tertingginya di PD yaitu Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Meski dirinya telah menjadi menteri, namun kantor pengacaranya masih buka, hanya mengganti nama saja. Sedangkan dirinya secara de jure tidak tercantum di kantor tersebut.

2. Didi Irawadi Syamsuddin

Like father like son. Pepatah ini sepertinya sangat cocok pada Didi Irawadi Syamsuddin. Didi seperti mengikuti jejak sang ayah, Amir Syamsuddin.

Setelah sukses menjadi pengacara dan membuka kantor pengacara sendiri, Didi pun mengekor menjadi politikus PD dan kini masih duduk di Komisi III DPR.

3. Patrialis Akbar

Patrialis Akbar, seseorang yang dulu pernah menjadi sopir mikrolet rute Pasar Senen-Kampung Melayu ini bisa mencapai kedudukan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kursi orang nomor satu di Korps Pengayoman ini didapat setelah dirinya sukses menjadi politikus Partai Amanat Nasional (PAN).

Terlahir di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada 31 Oktober 1958, ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan kemudian berkarier sebagai advokat. Dirinya lalu menceburkan diri ke dunia politik dan menjadi anggota DPR selama dua periode berturut-turut, 1999-2009 mewakili daerah pemilihan Sumbar.

Usai 10 tahun berkarier di DPR, dia ditarik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2014. Namun karena berbagai alasan, dirinya di-reshuffle dan digantikan oleh politikus PD, Amir Syamsuddin, sejak 19 Oktober 2011.

4. Ruhut Sitompul

Siapa tidak kenal dengan Ruhut Sitompul. Politikus PD ini selalu membuat pernyataan kontroversial. Sebelum duduk di Senayan, dia mengawali karier sebagai advokat.

Terlahir di Medan, Sumatera Utara pada 24 Maret 1954, namanya berkibar saat menjadi pemeran 'Poltak-si Raja Minyak' dalam sinetron Gerhana. Ia menyelesaikan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran pada 1979 silam.

Pada masanya, ia sosok pengacara yang menangani kasus-kasuk kontroversial dan kurang populer di masyarakat. Salah satunya adalah bersama-sama dengan pengacara Hotma Sitompul, membela Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, dan juga sejumlah yayasan milik mantan Presiden Soeharto saat semua orang menghujat Orde Baru.

Seiring zaman, dia pun loncat ke Partai Demokrat. Kini dia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat.

5. Denny Kailimang

Pengacara kawakan Denny Kailimang akhirnya putar kemudi menjadi politikus PD. Sebelumnya dia berkibar sebagai pendiri kantor pengacara berpengaruh, Kailimang & Ponto.

Kailimang menggondol Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, BandungΒ  pada 1975 dan mengawali karier sebagai advokat sejak 1978. Kailimang juga tercatat sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dirinya bersama advokat Hary Ponto dan Patricia Lestari membentuk law firm Kailimang & Ponto pada 21 September 2006.

Di pengadilan, Kailimang banyak terlibat dalam pembelaan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, antara lain kasus mantan Presiden Soeharto, kasus subversi A.M Fatwa, kasus Bulog Gate II yang melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung, dan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Walau dikenal luas sebagai litigator,Β  Kailimang selain aktif di organisasi advokat, juga mengajar di sejumlah kampus.

Kailimang terjun ke dunia politik dengan bergabung di PD dan menjadi Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum sejak 2009 lalu.

6. Ahmad Yani

Salah satu politikus yang wara-wiri tampil di media massa adalah anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Ahmad Yani. Mengawali karier sebagai advokat, kini dia duduk di Senayan.

Gelar Sarjana Hukum dia gondol dari Universitas Islam Jakarta pada 1986 dan mulai meniti karier dua tahun setelah itu. Lantas dia mendirikan Law Office Ahmad Yani & Associates pada 2003 lalu. Sejak 2008, dia menjadi Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Sebagai politisi, sepak terjangnya di DPR cukup kontroversial. Terakhir dia bersama anggota Dewan lainnya mendatangi Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) Semarang terkait pemindahan sidang Wali Kota Semarang, Soemarmo. Meski dituding melanggar kode etik, tetapi Badan Kehormatan (BK) meloloskannya dari lubang jarum itu.

7. Benny K Harman

Advokat yang menjadi politikus PD, Benny K Harman, menduduki Ketua Komisi III DPR periode 2009-2012. Usai lengser dari kursi Ketua Komisi III dia kini membidik kursi Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Terlahir pada 19 September 2009, dia mengawali karier hukumnya setelah menggondol gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya, Malang, pada 1987 silam. Dia lantas menggeluti dunia hukum profesional sejak bergabung dengan YLBHI pada penghujung 80-an. Dia sempat mencicipi dunia jurnalistik sebagai wartawan sebuah koran nasional hingga pada 1996 mendirikan kantor hukum Nusantara, Harman & Partner.
Halaman 2 dari 8
(asp/nwk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads