PKS DKI Tuntut Anggota DPRD DKI Baru Perbaiki Kinerja
Rabu, 25 Agu 2004 07:04 WIB
Jakarta - DPW PKS DKI Jakarta akan mengerahkan 1.000-2.000 konstituennya mendemo pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta yang baru. PKS menuntut perbaikan kinerja.Aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB, Rabu (25/8/2004) di samping Gedung DPRD DKI Jakarta jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Seluruh konstituen diundang. Estimasi jumlah massa sekitar 1.000 hingga 2.000 orang."Jumlah itu bertolak ukur pada waktu PKS mengadakan gerak jalan. Kita kumpul dulu di samping gedung dewan untuk melakukan happening art. Pas acara pelantikan pukul 10.00 WIB, baru kita menuju depan gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi," tutur Humas Aksi Agus Supriyatna saat dihubungi detikcom pukul 06.20 WIB.Dituturkan dia, PKS akan memberikan dukungan kepada anggota dewan terpilih. Kemudian menuntut perbaikan kinerja DPRD DKI terpilih. Anggota dewan baru juga diingatkan untuk membela rakyat, jika tidak maka harus mundur."Kalau dalam perjalanan tugasnya ternyata cacat hukum dan moral, maka anggota dewan harus mundur. Jangan KKN dan mencuri uang rakyat. Ingat, Anda jadi anggota dewan bukan karena hebat, tapi karena dipilih rakyat yang sudah panas dan berapi rela antri di TPS," ujar Agus.Tuntutan itu, tegas dia, juga berlaku pada kader PKS yang menduduki kursi anggota dewan untuk menjaga perilakunya. Ada 18 dari 75 anggota dewan yang berasal dari PKS."Itu sebabnya motto PKS DKI bertambah menjadi, PKS terbesar, bersih dan peduli," ujar Agus sambil tertawa riang. Menurutnya, kader PKS yang menjadi anggota dewan harus meyakinkan rakyat dengan bekerja menggunakan nurani.Untuk mengantisipasi kerusuhan saat melakukan aksi, Agus mengaku sudah mengontak elemen-elemen masyarakat lain yang sepengetahuannya juga akan menggelar aksi serupa."Kita bahas agendanya. Kita kan sama-sama bawa massa dan emosi. Ada tim lobi untuk membuat komitmen agar aksi berjalan tertib dan damai, jangan sampai timbul kerusuhan. Amankan barisan sendiri," tuturnya."Saya juga sudah minta polisi untuk tidak bersikap represif agar massa tidak emosi. Sebab suasana pengamanan yang berlebihan itulah yang bisa memicu emosi," demikian Agus.
(sss/)











































