Gubernur Sulut Diganjar Gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Malang

Gubernur Sulut Diganjar Gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Malang

Andri Haryanto - detikNews
Minggu, 15 Jul 2012 17:30 WIB
Jakarta -

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Sinyo Harry Sarundajang, menerima anugerah Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Gelar tersebut diberikan kalangan akademik karena perannya sebagai pemimpin yang mampu menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat yang majemuk.

"Memimpin masyarakat majemuk dengan berbagai tantangan itu membutuhkan sosok yang berjiwa besar, bersedia berjuang dan berkorban demi kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongannya, apalagi untuk kepentingan diri sendiri," ujar Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof Dr Imam Suprayogo, dalam keterangan pers yang diterima detikcom, dari Staf Khusus Gubernur Sulut Michael Umbas, Minggu (15/7/2012).

Sarundajang tercatat beberapa kali memimpin dan mengelola masyarakat Maluku yang dirundung konflik saudara dengan latar belakang SARA. Keadaan kondusif, aman dan damai tercipta setelah peraih gelar formal doktor politik dari UGM ini merangkul dan mengayomi semua elemen masyarakat yang berkonflik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam orasi ilmiah, Sabtu (14/7) kemarin, yang disampaikan Sarundajang di hadapan Prof Dr Frans Magnis Suseno, Wakil Menteri Agama Prof Dr Nasarudin Umar, Rektor UGM Prof Dr Pratikno, mantan Panglima Laskar Jihad Djafar Umar Thalib, dan sejumlah tokoh lintas Agama, dia meminta negara untuk tidak kalah oleh tindak kekerasan yang mengancam kemajemukan bangsa.

"Kegagalan pemimpin dalam merawat dan mengelola kemajemukan atau keberagaman hampir dipastikan akan menjadi malapetaka bagi masyarakat," jelas Sarundajang.

Dia menyinggung pola kepemimpinan yang gagal memahami kearifan lokal. Para pemimpin seringkali kurang menyadari keberadaan sistem nilai dan kearifan lokal ini, sehingga terburu-buru dalam mengambil keputusan yang akhirnya berdampak pada kekecewaan masyarakat.

Sarundajang mencontohkan, penerjunan aparat keamanan di lokasi konflik secara terbutu-buru, ketika masyarakat belum atau bahkan tidak membutuhkannya.

"Oleh karena itu, kepemimpinan yang diperlukan oleh bangsa kita sebenarnya bukanlah semata-mata yang bersifat komando dan instruktif, tetapi kepemimpinan yang bersifat melayani dan mengayomi," kata sahabat kental dari mantan Panglima Laskar Jihad Djafar Umar Thalib ini.

(ahy/nal)


Berita Terkait