Lagi, PPP Diminta Keluar Dari Koalisi Kebangsaan

Bandung - DPP PPP kembali didesak menarik dukungannya kepada PDIP dalam koalisi kebangsaan. Alasannya, di parlemen PPP dan PDIP kerap bertentangan."Bagaiamana bisa kini PPP berkoalisi dengan PDIP," kata Ketua Majelis Pencerahan PPP Jawa Barat, Hendra R Alamsyah kepada wartawan dalam jumpa persnya di Hotel Lingga, Jl. Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/8/2004).Hendra mengatakan, berbagai usulan PPP di parlemen kerap mendapat perlawanan dari PDIP. Misalnya RUU perkawinan dan RUU Sisdiknas. Usulan PPP yang syarat dengan nilai-nilai agama Islam sejak dulu selalu ditentang PDIP. Hal lainnya, menjelang Sidang Umum MPR 1999, para ulama dan pimpinan PPP telah menyatakan haram presiden wanita."Karena itu kami mengggugat kebijakan dan keputusan Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) melalui rapim PPP 2004 yang mendukung dan sekaligus terlibat dalam koalisi kebangsaan. Kami juga ingin PPP mengadakan Muktamar Luar Biasa," tegas Hendra.Hendra menegaskan, tuntutannya tersebut tidak terkait proses dukung mendukung salah satu capres. Langkah ini diambil kerena Majelis Pencerahan PPP Jawa Barat menginginkan PPP kembali pada prinsip perjuangan partai."Kita tidak dalam kapasitas dukung mendukung salah satu capres. Kami hanya menggugat bagaimana bisa PPP berkoalisi dengan partai yang selalu menentangnya," kilah Hendra.Hendra mengungkapkan, Majelis Pencerahan PPP Jawa Barat terdiri dari berbagai organisasi di PPP. Salah satunya adalah unsur dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK). (djo/)