Cagub-Cawagub Siap Terima Aduan dan Pantau Kecurangan di TPS

Cagub-Cawagub Siap Terima Aduan dan Pantau Kecurangan di TPS

Novi Christiastuti - detikNews
Rabu, 11 Jul 2012 06:57 WIB
Cagub-Cawagub Siap Terima Aduan dan Pantau Kecurangan di TPS
Ilustrasi (dok.detikcom)
Jakarta, - Masih carut-marutnya persoalan daftar pemilih tetap (DPT) membuat pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta rawan akan konflik dan gugatan. Sejumlah pasangan cagub dan cawagub DKI pun melakukan pemantauan.

Seperti pasangan cagub dan cawagub Hendardji Supandji dan Riza Patria. Mereka akan melakukan pemantauan dan menerima keluhan masyarakat yang tak puas dengan pelaksanaan pilgub.

"Kami akan melakukan pemantauan. Dan, kami akan menjadi fasilitator bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan praktik kecurangan. Kami siap menjadi tempat curhatan hati warga masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan pilgub kali ini," kata Hendardji dalam rilisnya, Selasa (10/7/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hendardji menegaskan, pihaknya akan memantau dan menerima pengaduan masyarakat soal dugaan kecurangan dalam pilgub. Baik itu berbentuk adanya praktik politik uang dan suap, pemilih ganda atu fiktif, atau adanya praktik ketidaknetralan aparatur negara, dan lainnya.

Hendardji mengaku siap menerima laporan masyarakat agar kualitas Pilkada DKI Jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya. "Jakarta ini etalase nasional dan dunia. Bila pilgub buruk maka kualitas pelaksanaannya diragukan. Dan ini juga berefek negatif kepada pemenang," tegasnya.

Oleh karena itu, Hendardji berharap semua pasangan dan tim suksesnya bisa bersikap jujur dan adil. "Jadi ini agar yang dihasilkan adalah benar-benar pemimpin keinginan masyarakat. Bukan pemimpin keinginan elite," ujar mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angakatan Darat (Danpuspomad) itu.

Hal yang sama juga dilakukan pasangan lainnya, seperti Jokowi-Basuki, Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini, Faisal Basrie-Biem Benyamin dan Alex Noerdin-Nono Sampono. Mereka akan memantau semua perkembangan Pilgub DKI dari posko masing-masing.

Sementara itu, Jaringan Pendidikan Pemilih Suara untuk Rakyat (JPPR) juga akan menerjunkan 1.058 relawan untuk memantau kecurangan saat pemungutan suara. Para relawan tersebut akan disebar di 1058 TPS yang tersebar di seluruh kotamadya dan kabupaten se-DKI Jakarta.

(nvc/mad)


Berita Terkait