"Edukasi untuk kepala daerah adalah tugas partai politik. Kan mereka yang punya calon, sehingga partai politik sangat berperan, sumbernya dari sana semua itu," ujar anggota Watimpres Ryaas Rasyid dalam Lokakarya Nasional 'Mitigasi Resiko Terikat dengan Diskresi Kepala Daerah agar Terhindar dari Pidana Korupsi' di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/7/2012).
Menurut Ryaas, jika partai politik memilih calon yang buruk, maka hasilnya ketika memimpin daerah juga akan buruk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sistem administrasi yang buruk di birokrasi menurut Ryaas meliputi tata cara tender, persyaratan tender, pengambilan keputusan dan pengumumannya. Kemudian pengaturan yang sangat ketat mengenai penunjukan langsung dan kewenangan pemberian izin. Ryaas mengatakan untuk memperbaiki sistem itu adalah peran pemerintah pusat hingga ke daerah.
"Sistem tender harus transparan, permainan di DPRD dihilangkan. Kalau dibereskan Insya Allah mengurangi korupsi," tutupnya.
(ega/rmd)











































