Ingin Curhat ke Mendagri, Puluhan Petani Geruduk Hotel di Medan

Ingin Curhat ke Mendagri, Puluhan Petani Geruduk Hotel di Medan

Khairul Ikhwan - detikNews
Senin, 09 Jul 2012 11:58 WIB
Ingin Curhat ke Mendagri, Puluhan Petani Geruduk Hotel di Medan
Petani membentangkan spanduk di depan hotel (khairul ikhwan/detikcom)
Medan - Puluhan petani kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) berdemo di Hotel Grand Aston City Hall, Jl. Balai Kota, Medan, Senin (9/7/2012). Hotel ini dipilih sebagai lokasi demo karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi rencananya akan datang ke sini.

Massa petani tersebut tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM), yang berasal dari berbagai organisasi dan kelompok tani di Kabupaten Deli Serdang. Dalam aksinya mereka menggelar orasi di depan pintu masuk hotel sambil membentangkan berbagai spanduk. Manajemen hotel tak bisa berbuat banyak, dan membiarkan aksi tersebut.

Para petani sengaja menunggu Mendagri Gamawan Fauzi di hotel ini karena ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan konflik lahan yang mereka alami. Petani juga ingin mengadukan tentang ketidakpedulian Bupati Deli Serdang Amri Tambunan terhadap persoalan mereka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Copot Bupati Deli Serdang karena anti demokrasi dan anti rakyat," teriak Johan Merdeka, salah satu peserta aksi.

Hal-hal yang dipersoalkan para petani tersebut, antara lain kasus tanah di Selambo, Percut Sei Tuan, kemudian konflik warga dengan PT Villa Indah Lestari di Mariendal, sengketa lahan dengan PT Perkebunan Nusantara II di Helvetia, Sunggal dan Desa Manunggal, Labuhan Deli, serta beberapa titik konflik lahan lainnya.

Masalah lahan ini sudah sering kali memicu konflik dan berujung bentrokan fisik, namun tak kunjung ada penyelesaian. Mereka sudah berdemo ke kantor bupati beberapa hari lalu, tapi demo itu malah dibubarkan paksa oleh Satpol PP.

Mendagri Gamawan Fauzi rencananya datang ke Hotel Grand Aston Medan siang ini, untuk menghadiri acara pemberian piagam penghargaan dan penyerahan E-KTP. Penghargaan akan diberikan kepada bupati, walikota, ketua DPRD dan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 14 kabupaten dan kota yang telah selesai melaksanakan program E-KTP tahun 2011.

(rul/trw)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini