7 Masalah yang Perlu Diwaspadai dalam Pilgub DKI Jakarta

Jakarta - Menjelang Pilgub DKI Jakarta pada 11 Juli 2012, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyampaikan 7 masalah yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Apa saja?

"Pertama, terjadinya pelanggaran atas pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih, oleh karena adanya persoalan adminstratif yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kedua, adanya bujukan atau janji tidak realistis yang pada dasarnya dapat menipu rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu," kata Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, dalam siaran pers, Senin (9/7/2012).

Poin ketiga, perlu diwaspadai upaya-upaya untuk terus melakukan politisasi berbagai isu yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu.

"Keempat, potensi terjadinya "serangan fajar", dalam berbagai bentuk mulai politik uang, sembako, sampai janji akan memberikan imbalan dengan bukti telah memilih pasangan calon tertentu. Kelima, kemungkinan tekanan psikologis baik dari kelompok kontestan tertentu ataupun unsur birokrasi di lingkungan atau komunitas tertentu untuk menentukan pilihan politik yang diarahkan," paparnya.

Sementara poin keenam yang perlu diwaspadai adalah ketidakberesan adminstratif di jajaran penyelenggara saat pemungutan suara, penghitungan dan penetapan hasil.

"Ketujuh, upaya-upaya untuk terus membangun opini bahwa pilkada "curang" guna memudahkan mobilisasi protes masif dan sebagai prakondisi bagi langkah hukum menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

Hal-hal tersebut harus diwaspadai oleh pemilih, pemantau, peserta, penyelenggara, dan pengawas Pilgub DKI.

(van/van)