"Pemerintah harus ajukan anggaran baru, apakah lewat rekening 99 untuk tahun anggaran 2012 dari Menkeu atau mengajukan baru di tahun anggaran 2013," kata Mahfudz kepada detikcom, Minggu (8/7/2012).
Mahfudz mengakui komisinya pernah menyetujui alokasi anggaran untuk perbaikan 4 unit Hercules dari Australia pada tahun 2011. "Tapi dibatalkan karena alasan teknis," ujarnya.
Anggaran tersebut kemudian direlokasikan untuk perawatan dan perbaikan pesawat Hercules yang dimiliki TNI Angkatan Udara. "Dengan sekarang ada kontrak hibah, maka diperlukan pembahasan baru anggaran hibah hercules tersebut," sebut Mahfudz.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan, Hartind Asrin mengatakan, DPR dan pemerintah pernah menyepakati anggaran Rp 50 miliar untuk perbaikan 4 unit pesawat hibah Hercules. "Anggaran tidak masuk APBN," ujarnya terpisah.
Namun saat itu, proses hibah ditunda oleh pihak Australia. Penandatanganan hibah baru dilakukan pada 2 Juli 2012 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Australia.
Saat ini tim Kemenhan masih menghitung biaya perbaikan dengan bagian pesawat dengan melakukan pengecekan langsung ke Australia.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengkritik hibah pesawat ini. Menurut dia biaya perbaikan 60 juta USD untuk 4 pesawat, harganya sama dengan membeli pesawat bekas Hercules yang juga ditawarkan Australia. Tubagus juga meminta pemerintah meminta persetujuan kepada DPR terkait hibah Hercules tersebut.
(fdn/nrl)











































