Semua Survei Pasti Bayaran, yang Penting Transparan

Jakarta - Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, semua lembaga survei pasti mendapatkan bayaran dari pihak yang memesannya. Hal itu untuk menunjang pelaksanaan survei yang dilakukan. Oleh karena itu, dia pun berharap agar lembaga survei bisa bersikap transparan.

"Kalau Survei itu semua pasti bayaran, kalau nggak, darimana duitnya? Yang terpenting adalah metodologi dan transparansi siapa yang membayar survei tersebut," ujar Yunarto Wijaya saat pemaparan hasil survei. Jaringan Suara Indonesia (JSI) "Prediksi Pemilukada DKI Jakarta" di Hotel Mulia Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2012).

Yunarto, yang juga petinggi lembaga survei Charta Politica mengaku, lembaga survei yang dipimpinnya dikontrak resmi oleh partai Golkar untuk melakukan tiga kali survei. Namun, hasil survei tersebut hanya dipaparkan bagi internal Golkar.

"Saya atas nama lembaga survei Charta Politica, dikontrak resmi oleh Golkar melakukan tiga kali survei. Dua kali survei tingkat pravinsi dengan 800 responden. Dan satu lagi survei 42 Kecamatan dengan jumlah responden 1.000. Dibayar oleh Golkar dan tidak dirilis," ucapnya.

Meski pernah dikontrak oleh partai Golkar, Yunarto mengaku, Charta Politica bukanlah lembaga konsultan politik bagi Alex Noerdin dalam pemilukada DKI ini. Mengingat Alex Noerdin merupakan calon gubernur yang diusung oleh Partai Golkar.

"Tapi Charta Politica bukan konsultan politik Alex Noerdin," tambahnya.

"Saya pikir ini harus terbuka dan kerja profesional. Saya berharap semua lembaga survei berani berbicara seperti ini. Karena bukan menjadi masalah kalau lembaga survei ini memiliki klien," imbuhnya.

(gah/ndr)