.webp)
"Dari hasil KTT Rio+20 harus ditindaklanjuti aksi konkret yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, yang salah satu keuntungannya dapat diperoleh dalam waktu dekat yaitu pengembangan barang dan jasa yang ramah lingkungan," ujar Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, dalam konferensi pers di kantornya, Jalan DI Panjaitan Kav 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (6/7/2012).
Barang dan jasa yang ramah lingkungan, sambung dia, memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup hijau. Sedangkan bagi pengusaha pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan dapat memperkuat ekonomi domestik dan mendorong pelaku usaha lainnya untuk melakukan produksi hijau.
"Pasca Rio+20 Indonesia akan melakukan konfensi sejenis ini di tingkat nasional yang akan diterapkan di 10 lembaga setingkat menteri beserta sektor perekonomian," sambung Balthasar.
Menurut dia, kebijakan pemerintah Indonesia yang pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-environment, pada dasarnya sudah selaras dengan dokumen Future We Want yang disepakati dalam KTT Rio+20. Presiden SBY yang turut menghadiri konferensi pada 13-22 Juni lalu di Rio de Janeiro, Brazil, menekankan tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Tujuan itu yaitu pengentasan kemiskinan, tidak hanya sekadar pertemuan ekonomi, namun pertemuan berkelanjutan dengan pemerataan.
KTT Rio+20 (The Future We Want +Rio20) diikuti oleh 151 negara dan dihadiri 105 kepala negara, kepala pemerintahan, serta 487 menteri. Dari delegasi Indonesia dipimpin Presiden RI dan didampingi sejumlah menteri. Kehadirannya menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, termasuk kesiapan peran kepemimpinan Indonesia dalam agenda global.
Dari KTT Rio disepakati dokumen The Future We Want yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen memuat kesepahaman terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia, penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan, dokumen juga untuk memperkuat penerapan Rio Declaration pada 1992 dan Johannesburg Plan of Implementation 2002.
Dalam dokumen The Future We Want ada 3 isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Isu pertama, green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. Kedua, pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global. Ketiga, kerangka aksi dan instrumen pelaksanan pembangunan berkelanjutan.
Di kerangka aksi disebutkan penyusunan sustainable developmant goals (SDG's) post 2015 yang mencakup 3 pilar pembangunan secara inklusif yang terinspirasi dari penyerapan MDG's.
"Bagi Indonesia, dokumen ini akan menjadi runjukan dalam pembangunan nasional secara konkret, termasuk dalam rencana jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu kita dan instansi pemerintah terkait dan seluruh pemangku kepentingan akan menyusun langkah tindak lanjut konkret untuk pelaksanaan kebijakan di lingkungan masing-masing," papar Balthasar.
(/nrl)
