PPP Se-Surakarta Abaikan Koalisi Kebangsaan

Solo - Koalisi Kebangsaan yang diusung empat partai pendukung Megawati, terus mendapat reaksi di daerah. PPP se-Surakarta, menyatakan tidak akan menjalankan instruksi DPP PPP untuk bergabung dalam koalisi. Alasannya, mereka merasa tidak mampu mengarahkan konstituen untuk mendukung salah satu capres.Koordinator PPP Wilayah Surakarta Mudrick SM Sangidoe memaparkan bahwa pimpinan DPC PPP se-Surakarta telah menggelar rapat bersama untuk menyikapi keputusan DPP PPP bergabung dalam koalisi mendukung Megawati. Wilayah Surakarta meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, dan Sragen."Hasil rapat mengatakan bahwa pimpinan masing-masing DPC merasa tidak mampu mengarahkan massanya untuk mendukung salah satu calon. Akhirnya sepakat untuk tidak menjalankan instruksi partai," ujar Mudrick kepada wartawan di Solo, Senin (23/8/2004).Mudrick yang sejak putaran pertama telah bergabung dalam tim pemenangan SBY itu mengatakan, siapa pun saat ini yang mencoba mengambil inisiatif pegang komando, dipastikan tidak akan berjalan efektif. Hal itu dikarenakan pemilihan ditentukan oleh massa pemilih sendiri di bilik suara."Ketika Pak Hamzah maju sendiri saja, massa PPP tidak semua mendukung kok, apalagi saat ini disuruh mendukug orang lain. Karena itu saya mengajak seluruh simpatisan PPP untuk tidak mengindahkan instruksi DPP PPP yang hanya untuk kepentingan para elit partai itu," kata Mudrick."Jangan takut ancaman dipecat, saat ini partai banyak kok. Lagipula saya yakin mereka tidak akan berani memecat. Buktinya dulu ada ancaman yang tidak mendukung Pak Hamzah akan dipecat, toh sampai sekarang tidak tidak dilakukan," lanjut tokoh yang juga masih menjabat anggota Dewan Pakar DPP PPP tersebut.Tentang sikap pasif itu juga dibenarkan oleh Ketua DPC PPP Solo Hasan Mulachela dan Wakil Sekretaris PPP Klaten M Ikhsanuddin. Hasan mengatakan sejauh ini PPP Solo tidak melakukan langkah apapun sehubungan dengan koalisi PPP mendukung Megawati. Apalagi sampai sekarang belum ada instruksi dari DPP tentang tindak lanjut koalisi itu.Sedangkan Ikhsanuddin membenarkan bahwa DPC PPP Klaten memutuskan untuk membebaskan warganya untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa mempedulikan putusan DPP tersebut. Dia menilai keputusan DPP bergabung dalam koalisi sebagai keputusan yang sangat menyakitkan dan tidak bagi konstituen. "Kami tidak akan mampu mengarahkan pilihan masing-masing orang," ujarnya. (asy/)