Komisi I DPR Tolak Hibah 4 Hercules Australia

Jakarta - Komisi I DPR menolak hibah pesawat Hercules dari Pemerintah Australia. Pemerintah diminta mengkaji ulang hibah mahal ini.

"Tolak hibah mahal dari Australia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2012).

Hasanuddin menjelaskan sesuai pasal 23 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan hibah atau menerima hibah dari pemerintah/lembaga asing harus dengan persetujuan DPR .

"Hibah 4 buah pesawat Hercules C 130 yang diterima oleh Presiden SBY dalam kunjungannya di Australia sampai saat ini belum mendapat persetujuan DPR RI," ujar Hasanuddin.

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi I, kata Hasanuddin, pesawat yang dihibahkan masih harus diperbaiki lagi sehingga menguras banyak anggaran untuk sekadar melakukan perbaikan.

"Sementara itu menurut informasi, 4 pesawat yang dihibahkan adalah pesawat yang tidak laik terbang dan perlu diperbaiki dengan biaya sekitar 60 juta USD atau 15 jt USD/unit . Aneh memang , karena dalam waktu yang sama Australia juga menawarkan 6 buah pesawat sejenis (dan dalam kondisi siap operasional) seharga Rp 90 juta USD atau 15 juta USD/unit . Artinya harga jual dan harga hibah sama. Dengan uang 150 juta USD sebaiknya kita membeli saja Hercules baru sebanyak 5 buah," paparnya.

Menurut dia, membeli pesawat baru dipandang lebih baik untuk mengurangi anggaran pesawat dan resiko kecelakaan udara.

"Dengan pesawat baru, kita mampu menghemat biaya pemeliharaan dan jumlah jam terbang yang banyak serta aman dipakainya. Menurut informasi Indonesia juga ditawari belasan pesawat F5 ( yang sudah di-grounded ) dari Korea Selatan . Hibah-hibah seperti ini sangat tidak efisien dan ujung-ujungnya hanya akan menjadi beban untuk TNI . Lihatlah puluhan kapal tempur yang kita terima dari eks AL Jerman Timur, ujung-ujungnya hanya menjadi beban saja dan tak memperkuat sedikitpun kekuatan Angkatan Laut kita. Hentikan membeli rongsokan dengan uang rakyat," papar dia.

(van/aan)