Masyarakat Karimunjawa Kecewa Tak Dilibatkan Industrialisasi

Jepara - Menjadi kawasan wisata ada tidak enaknya juga. Sering kali investor enggan mengajak masyarakat setempat dalam proyeknya. Sebagaimana terjadi di Pulau Karimunjawa, Jepara, Jateng. Masyarakat yang menempati 5 dari 27 pulau itu kecewa karena tak dilibatkan dalam industrialisasi wisata setempat.Kekecewaan itu diungkapkan Camat Karimunjawa Urip Budi Utomo ketika ditemui detikcom, Minggu (22/08/2004). Dia mengatakan, investor yang masuk ke daerahnya seharusnya memberi kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat. Bukan soal pendapatannya, tapi masalah pendidikan yang belum begitu mengakar di daerahnya.Hingga saat ini, beberapa investor telah menancapkan usahanya diKarimunjawa. Sebagian besar bergerak di bidang wisata. "Mereka menyewa atau membeli pulau untuk mendirikan resort. Baik di tengah maupun di tepi laut. Tapi, kontribusi mereka sangat sedikit kepada masyarakat,” tandas Urip.Lebih parah lagi, lanjut Urip, Kura-kura Resort yang didirikan Mr. Luck asal Swedia dan berlokasi di Pulau Minyawakan ternyata malah menarik pajak bagi nelayan maupun wisatawan yang mampir ke sana. Setiap orang ditarik 15 ribu dan 100 ribu rupiah untuk setiap kapal. Padahal sering kali nelayan dan wisatawan yang mampir kesana hanya karena menghindari badai yang tak lama lewat."Ini kan tragis. Masak mereka menarik pajak kepada masyarakat setempat. Orang-orang Kura-kura Resort saja tak pernah kami tarik duitnya kalau mereka ke Karimunjawa. Kami sudah bolak-balik berdialog dengan mereka. Sayang katanya Mr. Luck tak pernah ada di situ," katanya jengkel.Lebih lanjut Urip menyatakan, masyarakat Karimunjawa tak lagi bisa apa-apa. Dirinya mengaku tak punya kekuasaan terhadap beberapa resort yang dianggap merugikan masyarakat. Pasalnya, masalah perijinan dan pencabutannya ada di tangan pemerintah kabupaten.Karena itu, masyarakat hanya berharap ada niatan baik dari para investor, baik yang sudah atau belum memulai usahanya di kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa itu.Siap PilpresMengenai masalah pilpres, Urip mengatakan masyarakat Karimunjawa yang berjumlah 8.500 orang itu sangat siap. Antusiasisme dalam mengikuti pemilu sangat tinggi."Pada pemilu legislatif hampir 100% masyarakat ikut serta. Pada pilpres putaran I juga begitu. Penurunannya sedikit, mungkin karena masyarakat tak banyak mengenal capres," katanya.Meski media massa belum masuk ke daerahnya, Urip yakin masyarakatnya cukup mengerti informasi. Terutama lewat interaksinya dengan masyarakat Jepara, Kudus, Demak, atau Semarang. Terlebih lagi, televisi juga sudah masuk kecuali MetroTV, TransTV, ANTeve, dan TPI."Tapi sebetulnya ada sedikit masalah dalam pilpres kemarin dan yang akan datang. Honor PPK di daerah kami sangat minim. Padahal pengeluaran PPK kami sangat banyak. Untuk koordinasi ke Jepara saja kami menghabiskan dana 150 ribu rupiah untuk transportasi. Sementara KPUD hanya memberi 20 ribu," terangnya.Ke depan, Urip berharap KPUD bisa sedikit mengerti tentang kondisi PPK Karimunjawa yang memang berbeda dengan daerah lain. Terutama dalam hal operasional kerja. Karena kalau alokasi dana terus disamakan maka dikhawatirkan kerja-kerja PPK dalam pilpres kedua bisa terganggu.Pulau Karimunjawa memiliki 27 pulau, lima diantaranya dihuni. Lima pulau itu antara lain, Pulau Karimunjawa dan Genting (Desa Karimunjawa), Pulau Kemojan (Desa Kemojan), Pulau Parang dan Nyamuk (Desa Parang), Pulau Sambangan (dimiliki PT. Pusaka Raya), Pulau Minyawakan (dihuni orang-orang Kura-kura Resort), dan Pulau Kumbang (dimiliki Raja Besi). (nrl/)