Inilah Anggaran Program dan Kegiatan Kemenag pada APBNP 2011

Jakarta - Anggaran pengadaan Alquran Kementerian Agama (Kemenag) pada APBNP 2011 menjadi sorotan menyusul ditetapkannya anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabbar, sebagai tersangka kasus korupsi. Seperti apa rincian anggaran yang diajukan Kemenag?

Berdasarkan data berlabel 'Program dan Kegiatan pada RAPBN-P Kementerian Agama Tahun 2011' yang diterima detikcom dari anggota Komisi VIII DPR, Kemenag mengajukan tujuh kategori penganggaran. Berikut rinciannya:

I. Bimas Islam

Fokus anggaran untuk pengelolaan urusan Agama Islam dan pembinaan syariah

1. Pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah (240 lembaga) Rp 15 miliar
2. Bantuan lembaga sosial keagamaan (200 lembaga) Rp 10 miliar
3. Pengadaan kitab suci Alquran (305 ribu eksemplar, per eksemplar Rp 75 ribu) Rp 22,875 miliar
4. Rehabilitasi KUA (108 unit, masing-masing Rp 100 juta), Rp 10,8 miliar

Total anggaran Rp 58,675 miliar

II. Pendidikan Islam

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
2. Peningkatan akses dan mutu Madrasah Ibtidaiyah
3. Peningkatan akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah
4. Peningkatan akses dan mutu Madrasah Aliyah
5. Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah
6. Peningkatan akses dan mutu pendidikan keagamaan Islam
7. Peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi Islam
8. Penyediaan subsidi pendidikan tinggi Islam
9. Peningkatan mutu dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan PTAI
10. Peningkatan akses dan mutu pendidikan Agama Islam pada sekolah

Total Anggaran Rp 3,028 triliun

III. Bimas Kristen

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan Agama Kristen
a. Pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah (75 lembaga) Rp 4,75 miliar
b. Bantuan lembaga sosial keagamaan (40 lembaga) Rp 2 miliar

2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen
a. Peningkatan sarana dan prasarana PTAN (7 lokasi) Rp 25 miliar
b. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan (34 lokasi) Rp 3,127 miliar
c. Pengembangan lembaga pendidikan Agama Kristen (6) lembaga Rp 600 juta
d. Pengembangan sarana PAUD kristen (6 lembaga) Rp 1,1 miliar

Total anggaran : 36,727 miliar

IV. Bimas Katholik

1. Pengelolaan dan pembinaan urusan Agama Katholik
a. Pengelolaan/ rehabilitasi rumah ibadah (50 lembaga) Rp 4 miliar.
b. Bantuan lembaga sosial keagamaan (30 lembaga) Rp 1,5 miliar

2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katholik
a. Peningkatan sarana dan prasarana PTAN (1 lokasi) Rp 3 miliar
b. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan (34 lokasi) Rp 1,9 miliar
c. Pengembangan lembaga pendidikan agama Katholik (10 lembaga) Rp 1 miliar
d. Pengembangan PAUD Katholik (15 lembaga) Rp 375 juta

3. Tambahan biaya sertifikasi guru (1100 orang) Rp 550 juta.

Total anggaran: Rp 12,357 miliar


V. Bimas Hindu

1. Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama Hindu
a. Pembangunan/ehabilitasi rumah ibadah (40 lembaga) Rp 2 miliar
b. Bantuan lembaga sosial keagamaan (20 lembaga) Rp 1 miliar

2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Hindu
a. Peningkatan sarana dan prasarana PTAN (4 lokasi) Rp 29 miliar
b. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan (34 lokasi) Rp 1,67 miliar
c. Tambahan biaya sertifikasi guru (900 orang) Rp 450 juta.

Total anggaran: Rp 34,125 miliar

VI. Bimas Buddha


1. Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama Buddha
a. Pembangunan/ehabilitasi rumah ibadah (25 lembaga) Rp 1,2 miliar
b. Bantuan lembaga sosial keagamaan (15 lembaga) Rp 750 juta

2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan Buddha
a. Peningkatan sarana dan prasarana PTAN (2 lokasi) Rp 2 miliar
b. Pengembangan pendidikan agama dan keagamaan (34 lokasi ) Rp 1,4 miliar
c. Tambahan biaya sertifikasi guru (500 orang) Rp 250 juta

Total anggaran: 5,6 miliar

VII. Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengelolaan Haji dan Umrah

1. Honorarium tenaga musiman PPIH dan Arab Saudi (Selama 76 hari) (589 orang) Rp 33,6 miliar
2. Honorarium PPIH embarkasi (selama 3 bulan) (15 lokasi) Rp 15,4 miliar

Total anggaran: 49,125 miliar

Total anggaran yang diajukan Kemenag untuk Program dan Kegiatan pada RAPBNP 2011 sebanyak Rp 3.225.000.000.000 (3,2 triliun).

Berkas ini telah ditandatangani oleh semua pimpinan Komisi VIII saat APBNP 2011 disahkan. Yakni Abdul Kadir Karding (PKB, sudah dipindahkan ke komisi lain), Gondo Radityo Gambiro (PD), Chairun Nisa (Golkar), Ahmad Zainuddin (PKS, sudah dipindahkan ke komisi lain).

Anggaran ini juga diteken beberapa anggota Banggar Komisi VIII DPR yakni Nurul Iman Mustopa (FPD, koordinator), Zulkarnaen Djabbar (Golkar, Wakil Koordinator), Nurcahyo Anggorojati, Dewi Coryati, dan Hasrul Azwar.

Selain itu berkas ini juga telah diteken oleh Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat disertai cap Kemeterian Agama pada Agustus 2011 lalu.


(van/trq)