Akbar: Mega Menang atau Kalah, PDIP Harus Taati Kesepakatan

Solo - Koalisi Kebangsaan diharapkan mampu mengantarkan pasangan Mega - Hasyim terpilih dalam pilpres putaran kedua mendatang. Namun jika pasangan itu tersingkir, keempat partai yang bergabung dalam koalisi, termasuk PDIP, harus mentaati kesepakatan untuk tetap bersatu dalam koalisi jangka panjang.Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, yang Ketua Dewan Koalisi Kebangsaan, kepada wartawan di sesaat sebelum memberikan pengarahan sosialisasi hasil Rapim IX Partai Golkar kepada seluruh pengurus DPD I dan II serta pimpinan Partai Golkar Kecamatan se-Jawa Tengah di Rumah Makan Diamond, Solo, Senin (23/8/2004).Akbar menjelaskan, koalisi itu dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dalam perspektif jangka panjang, setidaknya selama lima tahun ke depan. Harapan utama dalam koalisi itu adalah mengantarkan kembali Megawati duduk sebagai presiden dan selanjutnya adalah mengkonsolidasikan kekuatan empat parpol tersebut di parlemen.Namun demikian jika ternyata Megawati kalah, maka dia dan Partai Golkar selaku pimpinan koalisi akan terus berkonsolidasi untuk melakukan penyegaran-penyegaran kepada tiga partai lain yang berkoalisi tentang komitmen yang telah disepakati bersama, yaitu menbuat sebuah koalisi yang langgeng."Jadi kalau nanti (Megawati) kalah, ya PDIP tentu juga harus konsekuen karena kita semua sudah membubuhkan tanda tangan pada saat deklarasi koalisi, sehinga dituntut untuk tetap menegakkan koalisi itu," paparnya.Harapkan 75% Suara GolkarMengenai dukungan untuk Megawati, Akbar Tandjung akan mengupayakan dukungan setidaknya 75 persen suara partainya pada pemilu legislatif yang lalu. Jika angka itu tercapai maka diperkirakan sudah cukup untuk memenangkan Megawati."Karena itulah kami akan terus turun ke bawah untuk menjelaskan kepada massa kami tentang keputusan Rapim IX Partai Golkar tentang dukungan kepada pasangan Megawati - Hasyim Muzadi. Kuncinya adalah turun langsung dan menjelaskan sehingga diharapkan semua dipahami massa kami dan kemudian bisa dilaksanakan," ujarnya."Kalau ada daerah yang secara sengaja tidak melaksanakan hasil rapim, maka kami akan memberi sanksi, baik itu berupa teguran atau yang lain-lainnya tergantung derajat kesalahannya. Karena rapim adalah forum tertinggi pengambilan keputusan partai yang dilakukan secara demokratis dan dihadiri oleh seluruh perwakilan daerah," lanjut Akbar. (nrl/)