Pernyataan tersebut disampaikan pengamat kepolisian UI dan juga guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), saat berbincang dengan detikcom, Selasa (3/7/2012) malam, terkait insiden kembali terjadinya bentrok antara dua ormas akhir-akhir ini di Jakarta.
"Selama ini koordinasi antar kelembagaan lemah. Polisi bekerja sendiri. Dalam rangka mencegah, seharusnya polisi dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk membina ormas-ormas yang berkembang di masyarakat, agar kemudian tidak menimbulkan keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata Bambang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini kedua instansi itu bekerja sektoral, ini yang harus diperbaiki," imbaunya.
Menurut Bambang, munculnya ormas di tengah lingkungan masyarakat yang kemudian terjadi persaingan dan legitimasi atau menunjukan eksistensinya merupakan hal wajar.
"Cuma kalau persaingan itu dibarengi dengan kekerasan itu yang tidak wajar. Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk membina persaingan ormas itu menjadi sehat. Kalau sampai terjadi persaingan tidak sehat berarti pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah lemah," tegas Bambang.
"Ormas yang seharusnya menjadi agen pengendali sosial tidak dikelola secara benar," imbuhnya.
Kericuhan antar PP dan FBR juga terjadi di Gandaria, Jaksel, pada Minggu (29/4) malam. Untungnya kericuhan ini tidak membesar dan berubah menjadi bentrokan. Tidak ada yang diamankan dalam peristiwa itu.
Kemudian, kericuhan FBR dan PP terjadi pada Rabu (27/6) pukul 03.00 WIB di pasar Cipadu Tangerang atau tepatnya di komplek Pajak Cipadu. Ormas PP menyerang rumah milik anggota FBR. Akibat ricuh ini satu unit mobil, satu sepeda motor rusak berat, dan seorang anggota FBR bernama Icu tewas dengan kondisi alat vital hilang dan leher nyaris putus.
(ahy/ahy)