Pramono: KPK Harus Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Alquran

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak KPK mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan Alquran. Pengusutan harus menyeluruh baik di DPR maupun pemerintah.

"Jadi KPK harus menuntaskan kasus ini secara menyeluruh, baik di DPR maupun pemerintah," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Menurut Pramono, harus segera dilakukan perbaikan sistem penganggaran di DPR. Tentu pemerintah adalah pion utama dalam proses penganggaran.

"Ya ini semakin hari semakin menjadi. Jadi harus ada perbaikan sistem di Badan Anggaran menyangkut keterlibatan terlalu lama di pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, praktik semacam ini pasti juga melibatkan unsur pemerintah," kata Pramono.

Menurut Pramono, masalah ini tak bisa serta merta dijadikan alasan untuk menyalahkan DPR. Menurutnya kewenangan penganggaran yang utama ada di pemerintah.

"DPR tidak punya kewenangan, pasti settingnya adalah keterlibatan anggota DPR dalam membantu menganggarkan. Jadi KPK dalam pengusutan harus menyeluruh, "tandasnya.

(van/ega)