Pemerintah Tegaskan Dana Saweran untuk Gedung KPK Halal

Jakarta - Dana saweran yang sedang dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat untuk pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperbolehkan. Dana itu masuk dalam kategori hibah.

Sekjen Kemenkeu, Kiagus Ahmad Baddarudin, menjelaskan hibah yang diberikan kepada lembaga negara ataupun komisi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 171 tahun 2007 tentang tata cara hibah langsung maupun hibah dalam bentuk barang.

"Jadi memang itu jauh sebelum kasus KPK memang sudah ada ketentuannya. Hibah itu boleh. Memang ketentuannya seperti itu, halal," kata Kiagus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Terkait anggaran gedung baru, KPK pernah mengajukan anggaran multi years. Anggaran ini kemudian masuk dalam APBN Perubahan 2012.

"Awalnya Rp 80 miliar kemudian dipotong penghematan, kemarin tersisa sekitar Rp 60 miliar," terangnya

Namun, anggaran ini belum dapat dicairkan karena Komisi III DPR masih memberi tanda bintang. "Bintang itu artinya masih diperlukan koordinasi yang terkait Komisi III dengan KPK," ujar Kiagus.


(fdn/mok)