Gedung Baru KPK Tergantung Political Will DPR dan Pemerintah

Jakarta - Pembangunan gedung baru KPK masih terhalang tanda 'bintang' di Komisi III DPR. Sebenarnya pembangunan gedung baru KPK bergantung kepada political will DPR bersama pemerintah.

"Menurut keterangan teman-teman di fraksi memang seluruh fraksi bukan masalah setuju atau tidak setuju tapi memang Komisi III meminta KPK mencari gedung pemerintah yang tidak terpakai. Setahu kami KPK sudah mengajukan ke Setneg. Pengakuan KPK, Setneg tidak memberikan tanggapan," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Menurut Tjahjo, Komisi III sedang mencari cara untuk mencarikan gedung KPK. Tapi pemerintah juga perlu merespon hal ini. Jadi tidak sepantasnya saling menyalahkan antara pemerintah dan DPR.

"Makanya harus ada inisiatif di Komisi III apakah ada gedung kosong milik pemerintah. Prinsipnya pada political will DPR dan pemerintah," kata Tjahjo.

Tjahjo berharap lekas ada solusi, tak sampai masyarakat saweran untuk masalah ini. Karena membangun fasilitas untuk lembaga negara menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Apapun ini lembaga pemerintah yang harusnya di-backup penuh untuk anggaran negara. Karena pemberantasan korupsi harus di-backup penuh pemerintah dan negara," tandasnya.

(van/rmd)