Tamsil: Apa Salahnya Ada Kode Pimpinan di Usulan DPID?

Jakarta - Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung tidak memungkiri bisa saja ada kode pimpinan Banggar dan pimpinan DPR di berkas usulan DPID. Ia berpendapat hal itu bukan masalah penting.

"Ya lalu kenapa kalau ada kode pimpinan, apa salahnya kalau itu benar. Apa persoalan kode itu yang menjadikan dia terdakwa?" kata Tamsil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Menurut Tamsil, kode tersebut hanya wujud setiap anggota yang mengusulkan anggaran percepatan pembangunan daerah.

"Suruh buktikan siapa yang menerima fee. Katanya ada yang nerima Rp 300 miliar gimana cara nyerahinnya. Saya tidak bisa bayangkan," katanya.

Menurut Tamsil, setiap anggota DPR berhak mengajukan usulan DPID. Dia menegaskan hal tersebut diatur dalam sumpah jabatan sebagai anggota DPR.

"Dananya itu untuk memperjuangkan Dapilnya. Mereka disumpah untuk tidak membiarkan kemiskinan dan kesejahteraan rakyatnya rendah. Dia disumpah wajib memperjuangkan aspirasi dapilnya," kata Tamsil.

"Berapa banyak yang berteriak bahwa ada kesalahan prosedurnya. Masak semua diam kalau ada kesalahan prosedur. Masak kementerian diam kalau ada masalah prosedur," tegas Tamsil.

(van/aan)