.webp)
Fraksi terbesar di DPR, Fraksi Partai Demokrat, menyatakan dukungan terhadap pembangunan gedung baru KPK. FPD memang mendorong KPK memiliki gedung yang representatif, meskipun tak sepakat dengan saweran masyarakat untuk gedung KPK.
"Saya sangat setuju. Saya pikir penanganan kasus yang ditangani KPK membutuhkan gedung yang lebih baik," kata Ketua FPD DPR, Nurhayati Alie Assegaf kepada detikcom, Kamis (28/6/2012).
Sementara Fraksi Partai Golkar, mengambil sikap mengambang. FPG tak mau disebut menolak pembangunan gedung KPK, namun tak tegas juga mendukung pembangunan gedung KPK.
"Jika memang KPK bersikeras hendak membangun gedung sendiri, tentu saja hal ini memerlukan pembahasan lagi di Komisi III. Bahwa KPK perlu memiliki gedung baru, kita sepakat. Termasuk rencana KPK menggalang dana dari masyarakat juga bagus-bagus saja. Hanya perlu dipikirkan dampaknya jika kemudian langkah itu diikuti oleh lembaga lain seperti TNI, Polri, MA, MK, KY, BIN, PPATK, lembaga Kepresidenan dan bahkan DPR atau DPD. Pasti akan gaduh sekali republik ini manakala negara tidak memenuhi keinginan anggaran mereka," kata anggota Komisi III DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo.
Beda lagi dengan FPDIP DPR. FPDIP memang mendukung pembangunan gedung KPK, namun tetap menyinggung keberadaan KPK sebagai lembaga ad hoc. PDIP juga menolak masyarakat saweran untuk gedung baru KPK.
"Alhamdulilah kalau memang antusiasme masyarakat untuk lembaga yang kuat. Tapi saya mengimbau agar kita duduk bersama dulu musyawarah menentukan itu," saran Ketua FPDIP DPR, Puan Maharani.
Sementara FPKS cukup keras mengambil sikap soal pembangunan gedung baru KPK. Mesti mengklaim mendukung, tapi PKS yang paling keras menentang saweran untuk gedung baru KPK.
"Bukan kita menolak, kita penghematan, supaya KPK cari dulu gedung negara yang kosong. Nanti kalau KPK kita beri lembaga lain bagaimana. Kami berharap agar Abraham Samad bisa menghentikan dagelan tersebut. Sebagai ketua, Abraham punya otoritas untuk menghentikan dagelan yang menyamakan KPK seperti sebuah NGO," demikian kritik keras Wakil Ketua Komisi III dari PKS, Nasir Djamil.
Sementara PAN memilih aman. PAN memilih mengusulkan rapat konsultasi di tingkat pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, dan pimpinan KPK dalam waktu dekat.
"Supaya polemik ini tidak berkepanjangan. Saya mengusulkan agar dilakukan segera rapat konsultasi di tingkat pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi III, dan KPK, untuk mencari solusi bersama," usul Wakil Ketua DPR dari PAN, Taufik Kurniawan.
FPPP dan FPKB DPR mendukung pembangunan gedung KPK. Mereka menilai KPK butuh gedung yang lebih representatif.
"Fraksi PPP mendukung penuh ketersediaan sarana dan prasarana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi. Terkait dengan gedung baru KPK, Fraksi PPP mendukung penuh rencana tersebut. Keberadaan KPK dengan tugas dan fungsinya sudah diamanatkan oleh UU," kata Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi.
"Kita prosedural saja, kalau sudah diusulkan ya kita setujui," imbuh Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding.
Sementara itu dua fraksi paling buncit, Gerindra dan Hanura juga punya pandangan sedikit berbeda. Partai Gerindra mendukung pembangunan gedung baru KPK segera di ACC di Komisi III.
"Komisi III seharusnya menyetujui pembangunan Gedung KPK. Sebab sudah lama KPK mengusulkannya ke DPR dan alasannya pun masuk akal, tidak mengada-ngada. KPK sangat membutuhkan penambahan ruangan untuk menampung staf yang bertambah dua kali lipat, guna meningkatkan kinerjanya. Kalau masyarakat sampai saweran, citra DPR bisa terpuruk," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat.
Sedang Hanura masih menawar opsi pemakaian gedung negara yang masih bisa dipakai. "Prinsipnya harus kita hargai apa yang menjadi kebutuhan KPK, mungkin sebaiknya KPK mengikuti dulu apa yang menjadi saran Komisi III untuk mencari gedung pemerintah yg saat ini tidak berfungsi untuk dapat dimanfaatkan," saran Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husin.
(van/ndr)
