Istana: Pengadaan Gedung Baru KPK Tergantung DPR

Jakarta - Pihak Istana angkat bicara seputar gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istana menyerahkan soal gedung baru KPK kepada mekanisme di DPR.

"Opsi itu sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme kelazimnya terkait lembaga legislatif," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, menanggapi polemik gedung KPK. Hal ini disampaikannya di Bina Grha, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (27/6/2012).

Menurutnya, pengadaan kantor baru bagi lembaga negara dan pemerintahan harus didahului studi kelayakan. Dasar alasannya bisa karena bertambahnya tugas, jumlah pegawai dan keperluan lain yang mendesak.

"Jadi semua kan ada rasional dan alasannya. Ini berlaku buat semua instansi di semua daerah, bukan hanya KPK," sambung Julian.

Bila akhirnya DPR tolak cairkan dana pembangunan kantor baru bagi KPK, apakah Presiden SBY mendukung gerakan saweran dari masyarakat?

"Saya belum bisa mencapai pada pernyataan soal itu," jawab Julian.

(lh/aan)