Benefit Sharing Pemanfaatan Aset Genetika dan Budaya di Dunia Harus Diatur

Jakarta - Proses perundingan untuk merumuskan payung hukum internasional mengenai perlindungan warisan genetika dan budaya berjalan alot sejak tahun 2009. Hal ini karena ada kepentingan benefit sharing atau pembagian keuntungan terhadap penggunaan aset yang berbeda-beda di antara masing-masing negara.

"Prosesnya tidak mudah, sudah satu dekade di WIPO di Geneva, belum berhasil menghasilkan sebuah kesepakatan. Yang membuat alot misalnya isu benefit sharing. Kalau warisan budaya itu kan harusnya bisa dinikmati oleh semua umat manusia. Sekarang bagaimana untuk membagi keuntungan untuk menikmati itu," tutur Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Linggawaty Hakim dalam Third Like Minded Countries Meeting (LMCM) on the Protection of Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions/Foklore (GRTKTCE/F), di The Padma Resort, Legian, Bali, Selasa (27/6/2012).

Menurutnya, sistem benefit sharing yang ada saat ini masih belum teratur, sehingga perlu peraturan tertulis yang lebih mengikat.

"Selama ini benefit sharing itu misalnya dilakukan bahwa kelompok masyarakat yang hidup di mana saja tapi mereka masih bisa menikmati kebudayaannya sendiri, membawa ke mana mereka pindah. Itu termasuk benefit sharing, perlu diatur secara terstruktur dan tertulis," tambah Linggawaty.

Contoh lain, misalnya sumberdaya genetika untuk kepentingan penelitian. Bagaimana para peneliti yang memperoleh akses untuk meneliti aset genetika Indonesia seharusnya mencantumkan spesifikasi aset tersebut terutama tentang asal usulnya.

"Yang terpenting bagi kita ya diperjelas saja kalau sumberdaya genetik itu asal usulnya dari Indonesia. Apalagi kalau ada hasilnya, seharusnya bisa memberi pemanfaatan bagi negara asal," tutupnya.

(gah/gah)