Soal RUUK DIY, PDIP Yogya Minta Penetapan Tidak Ditafsirkan Lain

Yogyakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta semua pihak tidak menafsirkan lain soal penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Penafsiran lain itu muncul dalam pembahasan RUUK DIY di DPR adalah gubernur dan wakil gubernur ditetapkan oleh DPRD DIY setiap 5 tahun sekali. Sementara aspirasi rakyat Yogyakarta menginginkan Sri Hamengku Buwono dan Sri paduka Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Sikap PDIP jelas memperjuangkan Undang-Undang keistimewaan DIY dengan ciri adanya penetapan gubernur/wakil gubernur DIY yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta. Itu sesuai aspirasi masyarakat DIY dan dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata Sekretaris DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto di kantor Jl Tentara Rakyat Mataram, Rabu (27/6/2012).

Menurut Bambang, pihaknya akan terus memperjuangkan pembahasan RUUK DIY.

Sementara itu, Wakil Ketua PDIP DIY Untoro Haryadi menegaskan pihaknya meminta adanya penetapan tanpa embel-embel yang lain. Menurutnya penetapan itu tidak periodik setiap lima tahun. Namun ditetapkan kepada Sultan dan Paku Alam yang bertahta.

"Itu adalah prinsip dan harga mati yang tidak bisa didiskusikan lagi," katanya.

Menurut dia, waktu dua bulan untuk membahas kembali RUUK di Komisi III DPR RI bukanlah waktu yang lama. Karena itu dia meminta agar semua anggota fraksi PDIP di DPR memperjuangkannya dalam pembahasan kembali bulan ini dan mengumpulkan berbagai dokumen yang akan di bahas.

"Jangan sampai waktu dua bulan itu hanya terlewatkan percuma dan tidak efektif karena ada Ramadan, Lebaran dan sebagainya. Oktober harus selesai," tegasnya.

(bgk/trw)