MPR: KPK Perlu Gedung yang Representatif

Jakarta - Kalangan pimpinan MPR RI sepakat dengan pembangunan gedung KPK. Komisi III DPR dinilai tak perlu berlama-lama menyetujui permintaan KPK tersebut.

"Saya berpendapat KPK perlu menempati gedung yang representatif. Sebagai ikon pemberantasan korupsi KPK sangat urgent menempati gedung/kantor yang representatif. Dengan gedung yang representatif dan berwibawa dengan suasana yang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya diharapkan KPK akan lebih dapat menjalankan tugasnya dengan baik,"kata Wakil Ketua MPR, Hadjrianto Tohari, kepada detikcom, Rabu (27/6/2012).

Menurut Hadjrianto, bukan masalah besar apakah KPK akan menempati gedung baru atau lama. Yang terpenting KPK memiliki kantor yang representatif untuk tugas pemberantasan korupsi.

"Saya tahu banyak gedung-gedung megah yang dipunyai negara yang selama ini tidak difungsikan dengan baik, atau bahkan dibiarkan terbengkelai begitu saja. Gedung-gedung milik negara yang besar dan megah juga ada. Jadi yang penting KPK memiliki gedung yang bagus dan sesuai dengan penting serta strategisnya lembaga pemberantasan korupsi itu,"katanya.

Hadjrianto berharap KPK tak sampai meminta sumbangan untuk pembangunan gedung baru. Menurutnya hal tidak lazim ini bisa diikuti lembaga lainnya.

"Ketidaklaziman itu jika dilakukan akan memiliki implikasi yang jauh ke masa yang akan datang, antara lain akan menjadi preseden di mana lembaga-lembaga negara yang lain akan ikut-ikutan meminta sumbangan masyarakat. Gimana kalau nanti yang menjadi salah satu penyumbangnya adalah koruptor? Tentu akan menggerus kewibawaan KPK itu sendiri,"paparnya.

Maka, menurut Hadjri, yang paling baik dianggarkan oleh negara. DPR perlu memperhatikan keperluan KPK akan gedung yang kondusif bagi peningkatan kinerjanya.

"DPR tidak boleh menolaknya begitu saja. Sementara pemerintah perlu mencarikan alternatif, misalnya, memberikan beberapa gedung negara yang selama ini tidak berfungsi optimal kepada KPK untuk direnovasi dan kemudian digunakannya. Toh banyak sekali gedung pemerintah yang sekarang ini tidak dimanfaatkan dengan baik,"tandasnya.

(van/)