Demi Ketahanan Nasional, Perlu ada Database Aset Genetika dan Budaya

Jakarta - Kasus Tor-tor dengan Malaysia membuat orang kembali sadar tetang pentingnya pendataan terhadap budaya dan genetika. Karenanya, membuat database dinilai sebagai alat yang tepat sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset genetika dan budaya nasional.

Ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari Symposium in Ensuring Protection for Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions/Foklore (GRTKTCE/F), di The Padma Resort, Legian, Bali, Selasa (26/6/2012) oleh Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kemlu, Bebeb A.K.N. Djundjunan.

"Pertama, perlu ditetapkannya kebijakan yang berkomitmen dapat dilaksanakan. Hal ini diperlukan komitmen dari para pemangku kebijakan nasional," jelas Bebeb.

Sementara yang kedua, diperlukan komitmen dari dunia internasional. Salah satunya dengan menyelesaikan rancangan instrumen hukum formal di bidang GRTKTCE/F. Ketiga yakni adanya mekanisme perlindungan defensif dan perlindungan postif. Poin ini dapat dirangkum dicapai dengan cepat dengan adanya mekanisme perlindungan database GRTKTCE/F.

"Selanjutnya, semua pihak terkait perlu bekerjasama untuk membuat database tersebut, termasuk pihak swasta dan akademisi," tambahnya.

Rekomendasi yang terakhir adalah sosialisasi, di mana masyarakat harus paham betapa pentingnya database untuk perlindungan hukum aset genetika dan budaya nasional. Isu tentang aset genetika dan budaya nasional saat ini sudah menjadi isu ketahanan nasional.

"Ketika kita membicarakannya sebagai isu ekonomi, sosial, dan budaya, kita tidak banyak mendapat perhatian. Begitu isu ketahanan nasional, responnya cepat dari pemerintah di level atas," tandasnya.

(gah/gah)