Pemerintah Melunak di RUUK DIY, Ada Apa?

Jakarta - Pemerintah mendadak melunak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Bila semula mendorong mekanisme pemilihan Gubernur DIY dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, kini mendukung mekanisme penetapan.

Perubahan sikap ini juga ditunjukkan Demokrat yang yang menyetujui mekanisme pemilihan langsung seperti tertuang dalam draf RUUK DIY. Ada apa di balik perubahan ini?

"Kalau saya melihat bahwa ini ada kepentingan jangka pendek atau jangka panjang saya enggak tahu. Tapi pemerintah menetapkan Gubernur DIY Sri Sultan itu walaupun tidak murni yang disertai dengan pasal asal-asalan," kata anggota Komisi II Nurul Arifin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Menurut Nurul, perubahan sikap ini harus dicermati. Dia menduga hal ini ada kaitannya dengan kepentingan politik di 2014. "Jadi penetapan itu hanya memuaskan sesaat untuk kepentingan 2014. Di dalam politik apapun bisa terjadi," sebut Wakil Sekjen Golkar ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengklaim fraksinya selalu mendukung keputusan pemerintah sejak awal bergulirnya RUUK DIY.

"Sikap fraksi sebetulnya dari dulu tidak pernah menentang. Justru kitalah yang menginginkan RUU DIY cepat selesai dan cepat bisa diselesaikan," kata Nurhayati.

(van/lh)