"Survey yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat luar negeri tentang peringkat Indonesia sebagai negara gagal perlu ditelaah secara cermat dan objektif, sehingga semua pihak termasuk pejabat negara tidak mudah menyatakan Indonesia negara gagal," kata Dipo Alam dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (25/6/2012).
Dipo mengakui bila sejauh ini pembangunan di Indonesia belum mencapai titik maksimal, namun setidaknya pemerintah tetap berupaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ini, dia menjelaskan, dapat terlihat dari perbaikan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan juga peningkatan peran Indonesia di kancah politik internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seskab menyesalkan adanya anggota DPR yang menilai dan mengkonfirmasi bahwa Indonesia memang saat ini menuju ke klasifikasi negara gagal.
"Presiden juga menjelaskan kita tidak menyangkal (ada kekurangan dalam pembangunan-red). Ada yang masih kurang tapi kalau ada orang yang merasa bangga atas pengukuran oleh LSM asing ini saya menganggap dua hal, bahkan ada anggota DPR juga yang mengakui kalau Indonesia adalah fail state. Ada beberapa anggota DPR saya dengar mengonfirmasikan fail state," katanya.
Menurut Seskab, bila ada pihak yang senang dan membesar-besarkan pandangan mengenai negara gagal namun tidak memberikan solusi yang konstruktif dan nyata, sama saja dengan tidak berpihak pada kemajuan Indonesia.
"Memang ada beberapa kelemahan dalam upaya pembangunan, namun hal yang penting dilakukan adalah memperbaiki kelemahan tersebut secara bersama-sama," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, FSI mengeluarkan rekapitulasi perkembangan situasi di Indonesia. Survey yang dikeluarkan sudah dimulai sejak tahun 2007 dan berlangsung hingga saat ini.
Indikator yang dinilai sendiri berdasarkan 12 indikator yang mencakup 4 Indikator Sosial (Demographic Pressures, Refugees IDPs, Group Grievance dan Human Flight), 2 Indikator Ekonomi (Uneven Development, Proverty and Economic Decline), dan 6 Indikator Politik Militer (Public Service, Human Rights, Security Apparatus, factionalized Elites, External Intervention, Legitimacy of the State).
(ahy/ahy)











































