Politisi PD: Pemerintah Tak Perlu Seriusi Isu Negara Gagal

Politisi PD: Pemerintah Tak Perlu Seriusi Isu Negara Gagal

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Senin, 25 Jun 2012 18:07 WIB
Jakarta - Partai Demokrat menilai hasil survey yang menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara gagal tidak berdasar indikator yang faktual. Maka pemerintah tidak perlu menanggapinya terlalu serius, namun tetap menjadikannya masukan untuk perbaikan kinerja.

"Intinya rating ini jangan terlalu dianggap serius, tapi lebih sebagai masukkan untuk bekerja lebih keras," ujar Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo, dalam siaran pers, Senin (25/6/2012).

Menurutnya, beberapa temuan dan simpulan yang menyertai laporan rating Failed State Index (FSI) di bidang sosial dan politik, terlalu berlebihan. Sebab survey tidak memperhitungkan terjadinya perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sangat tidak beralasan menempatkan Indonesia sebagai negara gagal atau di ambang gagal. Apalagi memasukkan dalam kategori yang sama dengan Somalia dan Sudan," tegas Ikhsan.

Sementara dari segi ekonomi, Indonesia justru diakui komunitas internasional sebagai salah satu negara yang berhasil meminimalkan dampak krisis ekonomi AS dan Eropa. Buktinya di saat sebagian besar ekonomi negara mengalami penurunan, justru Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil secara signikan.

"Indonesia termasuk emerging economy, negara tumbuh termasuk paling cepat di dunia. Angka jumlah kemiskinan yang terus turun. Krisis di Eropa juga relatif sedikit berpengaruh," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, FSI mengeluarkan rekapitulasi perkembangan situasi di Indonesia. Survey yang dikeluarkan sudah dimulai sejak tahun 2007 dan berlangsung hingga saat ini.

Indikator yang dinilai sendiri berdasarkan 12 indikator yang mencakup 4 Indikator Sosial (Demographic Pressures, Refugees IDPs, Group Grievance dan Human Flight), 2 Indikator Ekonomi (Uneven Development, Proverty and Economic Decline), dan 6 Indikator Politik Militer (Public Service, Human Rights, Security Apparatus, factionalized Elites, External Intervention, Legitimacy of the State).

(van/lh)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini