Rendahnya Penyerapan Anggaran DKI Berbanding Lurus dengan Kinerja?

Jakarta - Penyerapan anggaran Pemda DKI ditengarai masih rendah. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), hal itu menjadi indikator rendahnya kinerja pemerintah daerah karena tidak mampu merealisasikan seluruh program dengan baik.

"Anggaran yang tidak terserap masih di atas 10 persen, jika dirata-rata dari 2008-2012 anggaran tidak terserap telah mencapai 20,3 persen. Tingginya anggaran yang tidak terserap otomatis jadi indikator rendahnya kinerja pemerintah, sehingga tidak mampunya merealisasikan seluruh program dengan baik," terang Direktur Resource Centre Seknas Fitra, Yenny Sucipto, dalam jumpa pers di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (24/6/2012).

Mananggapi hal ini, juru bicara Gubernur DKI, Cucu Ahmad Kurnia, saat dikonformasi penyebab tidak terserapnya anggaran ada bermacam-macam. Hal itu tidak bisa lantas divonis kinerja pemerintah rendah.

"Penyebabnya macam-macam misalnya untuk pembebasan lahan tapi ternyata masih ada masalah. Ini juga terkait dengan efisiensi, misalnya anggaran 100 tapi bisa dilakukan dengan 80, ini karena efisiensi," jelas Cucu.

Fitra juga menyorot tentang pembiayaan untuk TransJakarta. Di tahun 2012, pembiayaan untuk pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan Trans Jakarta mencapai Rp 673 miliar. "Namun disayangkan ternyata pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan penerimaan yang dikontribusikan ke PAD hanya sebesar Rp 269 miliar," ucap Yenny.

Anggaran untuk penanganan banjir di DKI pun, menurut data Fitra angkanya fantastis. Periode 2008-2012, anggaran mengatasi banjir mencapai Rp 6,9 miliar. Namun Fitra menyayangkan penggelontoran dana besar itu belum dapat diketahui efektivitasnya dalam mengatasi banjir.

Fitra juga mengkritisi tingginya anggaran pendidikan yang sebesar Rp 9,8 triliun, namun sebagian besar masih dihabiskan untuk gaji, honorarium operasional dan infrasktuktur perkantoran yang totalnya mencapai Rp 5,8 miliar. 

"Tingginya alokasi anggaran untuk aparatur tersebut akan memberi dampak pada kecilnya alokasi anggaran untuk pelayan publik (sekolah)," ucap Yenny.

Menurut Fitra, Pemda DKI masih tetap bertahan pada paradigma naif yang memandang kecantikan kota selalu identik dengan kesejahteraan. "Akibatnya lokasi anggaran untuk pertamanan dan penggusuran PKL tetap besar mencapai Rp 304,5 miliar," ujar Yenny.

Dia membeberkan untuk penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ojek, tukang becak dan gubuk liar dialokasikan dana Rp 299,3 miliar. Sedangkan operasi, penjangkauan, evaluasi, pengamanan perda ketertiban umum dialoksin dana Rp 5,2 miliar. Untuk pertamanan dan keindahan kota ada alokasi Rp 125,8 miliar.

(/)