Panwaslu DKI: Netralitas PNS Terkait Politik Uang & Anggaran

Jakarta - Pegawai negeri sipil (PNS) kerap menjadi lahan subur bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk meraih dukungan suara. Untuk itu PNS diharapkan netral dalam proses pilgub, utamanya saat kampanye digelar.

"Soal netralitas PNS itu terkait dengan politik uang dan anggaran," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah, di sela-sela deklarasi antipolitik uang dalam pilkada di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (24/6/2012).

Ramdhansyah mewanti-wanti agar para cagub dan cawagub tidak coba-coba melakukan politik uang. Nah, jika ada calon yang coba-coba melakukan politik uang, maka masyarakat diminta untuk tidak memilih yang bersangkutan.

Dia menekankan Panwaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi praktik politik uang, karena itu butuh peran serta masyarakat. "Panwaslu tak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu mengajak semua untuk mengawasi. Transaksi keuangan itu banyak di Jakarta. Kampanye itu butuh uang," ucap Ramdhansyah.

Pilgub DKI akan digelar pada 11 Juli mendatang. Sedangkan masa kampanye dimulai sejak 24 Juni hingga 7 Juli.

(/trw)