Amir Syamsuddin Ingatkan Agar Kemenkum HAM Bebas Korupsi

Jakarta - Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi telah dicanangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu Menkum HAM, Amir Syamsuddin, mengingatkan anak buahnya menjaga perilaku sehingga terhindar dari korupsi.

"Kemenkum HAM juga saat ini tengah mencanangkan program aksi dan juga komitmen bersama untuk mewujudkan integritas Kemenkum HAM menuju wilayah bebas korupsi. Penguatan koordinasi antar fungsi-fungsi di Kemenkum HAM, termasuk fungsi administratif, optimalisasi pembinaan dan pengendalian," ujar Amin.

Hal itu disampaikan dia saat memberikan sambutan pada acara pelantikan 26 pejabat eselon II Kemenkum HAM di gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Selain itu dilakukan pula optimalisasi pelayan pemasyarakatan yang berbasis teknologi informasi yang bebas dari pungutan liar. Pengawasan internal pun ditingkatkan, demikian pula dengan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan hukum dan HAM.

"Saya harapkan kepada kepala kantor wilayah agar memprioritaskan poin-poin di atas," sambungnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, imbuh Amir, pemberantasan korupsi adalah isu nasional.
Dengan kerja keras dari seluruh jajaran, menurut Amir, Kemenkum HAM terpilih sebagai kementerian pertama yang menjadi zona menuju wilayah bebas korupsi.

"Saya berpesan agar seluruh pegawai menjadikan pencanangan tersebut menjadi momentum kita bersama untuk mengubah mindset dalam hal-hal bernilai negatif dalam menjalankan tugas," ucap Amir.

Disampaikan dia, memang tidak mudah untuk melakukan itu semua, tapi dengan modal softskill dan mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain maka tujuan itu bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Dalam kesempatan itu Amir mengucapkan selamat kepada mereka yang telah dilantik sebagai pejabat eselon II. 26 Pejabat yang dilantik tersebut sebelumnya telah mengikuti serangkaian fit and proper test. Mereka juga ditengarai merupakan putra putri terbaik yang dimiliki Kemenkum HAM serta sudah teruji kapasitasnya untuk memajukan organisasi.

"Pengangkatan ini bukanlah akhir dari fit and proper test, melainkan tahapan proses dari evaluasi dan pengembangan diri Saudara-saudara. Kita menunggu kontribusi Saudara-saudara untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM," ucap menteri asal Partai Demokrat ini.

(vit/nrl)