Komisi III DPR Tak Kompak Tanggapi Usul Pembangunan Kantor Baru KPK

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi III mendukung pembangunan gedung baru KPK. Sayangnya jumlah anggota kelompok ini terhitung kecil, sehingga perjuangan mereka mengajukan anggaran proyek pengadaan kantor baru KPK mudah dikandaskan kelompok penolaknya.

"Wajar KPK bermaksud meminta dukungan masyarakat untuk membangun gedung KPK. Sebab KPK sudah lama mengusulkannya ke DPR, tapi tidak mendapat persetujuan, dengan alasan masih banyak gedung pemerintah yang bisa digunakan," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2012).

KPK juga telah berulangkali meminta agar dipinjamkan gedung namun tak juga diberikan. Sementara KPK membutuhkan gedung yang lebih representatif.

"Namun setiap kali KPK menanyakan ke Menkeu, selalu dijawab tidak ada gedung pemerintah yang kosong yang dapat dipinjamkan pada KPK. Di pihak lain disadari bahwa KPK sangat membutuhkan gedung baru untuk mengefektifkan kinerjanya yang sudah kelebihan beban," papar Martin.

Karena itu, Martin sepakat seharusnya KPK mendapat gedung baru. Karena banyak temannya di Komisi III tak sepakat, dia mendorong KPK meminta bantuan masyarakat.

"Apalagi tanah untuk gedung tersebut sudah lama tersedia yang letaknya dibelakang gedung KPK yang sekarang. Karena itu saya mendukung niat KPK untuk meminta bantuan masyarakat membangunkannya. Itu gagasan yang rasional karena memang sangat diperlukan,"k atanya.

Meminta hibah untuk gedung KPK dinilai tak melanggar hukum. Apalagi kalau KPK benar-benar tak bisa menunda memiliki gedung baru.

"Tidak ada UU atau aturan yang dilanggar oleh KPK di situ. Hanya saya sarankan biarkan masyarakat yang proaktif membangunnya, supaya KPK jangan terganggu kinerjanya. Saya yakin banyak masyarakat yang spontan akan bersedia gotong royong membangunkannya untuk KPK dalam bentuk hibah," tegasnya.

(van/lh)