.webp)
"Hasil rapat pimpinan membawa audit BPK tersebut ke BAKN untuk selanjutnya diserahkan ke komisi terkait," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Menurut Taufik, rapat pimpinan menyepakati sejumlah hal penting. Agar BAKN fokus mengusut masalah proyek Kemenkes ini dengan seksama.
"Terkait hasil audit BPK terhadap pengadaan vaksin flu burung, sesuai dengan mekanisme DPR, setelah ada hasil dari BPK kita rapatkan dulu di rapat pimpinan. Semuanya diserahkan BAKN untuk diteruskan ke komisi-komisi yang membidangi, untuk dilakukan sejumlah pendalaman lanjutan," papar Taufik.
Taufik menjanjikan DPR tak akan merubah apapun hasil audit BPK. Sampai kemudian pengkajian selesai dilanjutkan dengan rekomendasi khusus.
"DPR tidak ada kewenangan untuk mengutak-atik hasil BPK itu. Kalau soal penganggaran pengadaan vaksin flu burungnya sendiri saya tidak tahu. Itu ranahnya ada di Komisi IX DPR,"tandasnya.
Menurut informasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) hasil audit BPK tahun 2009, tentang program dalam rangka menanggulangi virus burung di seluruh wilayah Indonesia, kementerian kesehatan melakukan pengadaan obat anti virus dengan metode penunjukan langsung PT. Indofarma dengan nilai anggaran sebesar Rp.225 miliar (Rp.225.749.920.000) dengan jumlah obat tablet sebanyak 16.322.720
Dan pada tahun 2011, kementerian kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.479.000.000.000 untuk fasilitasi produksi vaksin burung.
"Kami dari seknas Fitra meminta KPK untuk tetap melanjutkan melakukan penyelidikan terhadap proyek vaksin flu burung ini, oleh karena, ada penunjukan langsung kepada PT.Indofarma dalam rangka pengadaan obat anti virus dengan nilai anggaran sebesar Rp. 225 miliar,"desak Koordinator Investigasi Fitra, Uchok Sky, dikonfirmasi terpisah.
KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi sejumlah proyek terkait Nazaruddin. Salah satu yang dibidik yakni terkait pengadaan vaksi flu burung di Kemenkes.
"Yang vaksin masih dalam pengumpulan keterangan di KPK, penyelidikan," kata juru bicara KPK, Johan Budi, saat ditemui di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/6/2012).
(van/lh)
