Anggota Banggar: Aneh Jika Ada Kode Parpol di List Daerah Penerima DPID

Jakarta - Kode parpol yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di list penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Derah (DPID) untuk daerah-daerah tahun anggaran 2011 tak dikenali oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana. Menurutnya kode tersebut tak pernah muncul selama pembahasan DPID di Banggar.

"Kode itu biasa secara umum nggak pernah ada. Saya sendiri selalu ikut rapat, tapi yang terbuka loh ya, saya nggak tahu kalau ada rapat tertutup," kata Yudi saat berbincang, Rabu (20/6/2012).

Yudi menjelaskan pembuatan list penerima DPID dilakukan oleh sekretariat Banggar. Selama pembahasan di Banggar, tidak pernah dibicarakan kode-kode seperti yang ditemukan KPK.

"Yang membuat list itu dari sekretariat Banggar," ujarnya.

Seperti diketahui dalam inventaris mengenai rencana pembagian DPID untuk daerah-daerah tahun anggaran 2011 , tertera daftar 524 daerah calon penerima. Uniknya dalam list tersebut, setiap daerahnya sudah diberi kode-kode dan warna-warna tertentu. Hal tersebut terungkap dalam salah satu data yang berasal dari laptop yang ada di sekretariat Banggar. Laptop itu disita KPK setelah dilakukan penggeledahan di sejumlah ruang Banggar pada 10 Februari silam.

Kode-kode tersebut antara lain: Pim, PKB, Han, PD, PPD, PKS, PAN, PPP, PDIP, PG. Ada juga P1, P2, P3, P4. Kode-kode itu tertulis dengan warna tinta yang berbeda-beda antara lain biru, merah, coklat, dan hitam. Namun, sumber detikcom yang telah mendapat penjelasan mengenai data tersebut mengatakan, kode-kode itu merupakan inisial dari partai-partai yang ada di Banggar. Sedangkan P1-P4 merupakan kode untuk pimpinan Banggar.

Mengenai permainan di Banggar ini sudah menjadi sorotan sejak lama. Apalagi setelah ada kasus suap dana PPID di Kemenakertrans dan dana DPID yang menjerat anggota Banggar Wa Ode Nurhayati. Empat pimpinan Banggar sudah pernah diperiksa KPK dalam dua kasus tersebut. Mereka telah membantah adanya permainan di lembaga yang mereka pimpin.

"Tidak ada itu. Saya hanya menjelaskan soal Wa Ode saja," tutur salah satu pimpinan Banggar, Mirwan Amir usai menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (5/4) silam.

(trq/ray)