KPK Kaji Data List Daerah Penerima DPID yang Dipenuhi Kode-kode Parpol

Jakarta - Entah karena sebab apa, data daerah penerima DPID di Banggar diketahui dipenuhi dengan kader-kader parpol. Data yang berasal dari penggeledahan tersebut, sampai saat ini masih dikaji oleh KPK.

Wakil Ketua Busyro Muqoddas membenarkan adanya data penting yang diperoleh dari penggeledahan di ruang Banggar DPR pada 10 Februari silam. Namun Busyro tidak mengetahui secara rinci perihal dokumen dalam laptop yang disita, berisi daftar daerah penerima DPID yang ditandai dengan kode-kode parpol.

"Setiap data atau dokumen yang diperoleh dari penggeledahan, kita transkrip secara cermat baru dianalisis. Saya belum mendapatkan hasilnya. Karena memerlukan proses yang lama," ujar Busyro dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (19/6/2012).

Dalam inventaris mengenai rencana pembagian Dana Penyesuaian Infrastruktur Derah (DPID) untuk daerah-daerah tahun anggaran 2011 , tertera daftar 524 daerah calon penerima. Uniknya dalam list tersebut, setiap daerahnya sudah diberi kode-kode dan warna-warna tertentu. Hal tersebut terungkap dalam salah satu data yang berasal dari laptop yang ada di sekretariat Banggar. Laptop itu disita KPK setelah dilakukan penggeledahan di sejumlah ruang Banggar pada 10 Februari silam.

Kode-kode tersebut antara lain: Pim, PKB, Han, PD, PPD, PKS, PAN, PPP, PDIP, PG. Ada juga P1, P2, P3, P4. Kode-kode itu tertulis dengan warna tinta yang berbeda-beda antara lain biru, merah, coklat, dan hitam. Namun, sumber detikcom yang telah mendapat penjelasan mengenai data tersebut mengatakan, kode-kode itu merupakan inisial dari partai-partai yang ada di Banggar. Sedangkan P1-P4 merupakan kode untuk pimpinan Banggar.

Mengenai permainan di Banggar ini sudah menjadi sorotan sejak lama. Apalagi setelah ada kasus suap dana PPID di Kemenakertrans dan dana DPID yang menjerat anggota Banggar Wa Ode Nurhayati. Empat pimpinan Banggar sudah pernah diperiksa KPK dalam dua kasus tersebut. Mereka telah membantah adanya permainan di lembaga yang mereka pimpin.

"Tidak ada itu. Saya hanya menjelaskan soal Wa Ode saja. Masalah pembahasan APBN belajar daerahnya gimana," tutur salah satu pimpinan Banggar, Mirwan Amir usai menjalani pemeriksaan selama 4,5 jam di Kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (5/4) silam.

(fjp/nvc)