SBY Dinilai Mulai Sisihkan Anas

Jakarta - Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengundang Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dalam pertemuan dengan DPD PD di Cikeas. Menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, SBY mulai menyisihkan Anas dari fungsinya sebagai Ketua Umum PD.

"Cara SBY bertemu jajaran DPD dan forum pendiri partai justru terkesan berniat tidak melibatkan jajaran pengurus yang sah. Ujungnya hendak memberi kesan ke publik, bahwa ada pengurangan fungsi dan peran ketua umum. Jadi sudah ada peminggiran yang sangat disengaja. Kalau demokrasi itu biasanya komunikasi dua arah. Kalau mampet seperti ini, ya namanya era otoriter," kata Siti kepada detikcom, Jumat (15/6/2012).

Langkah yang diambil SBY memang tak biasa. Anas selaku Ketua Umum PD seperti tidak diajak berbicara terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembalikan popularitas PD yang kian runtuh karena kadernya tersangkut sejumlah kasus hukum.

"Langkah yang diambil SBY itu, secara struktural dan organisatoris, adalah tidak benar karena ada jenjang kepengurusan di dalam partai. Terkecuali seorang ketua umum berhalangan tetap, tidak ada alasan bagi SBY untuk melakukan pertemuan terkait partai tanpa kehadiran pejabat struktural partainya, khususnya Ketua Umum Anas Urbaningrum," papar Siti.

SBY juga sebenarnya bisa berbicara terbuka kepada semua elit PD menyangkut penyelamatan PD kalau memang itu sasarannya. Tanpa perlu membuat sejumlah pertemuan tertutup yang justru bisa menimbulkan spekulasi politik macam-macam. Karena bagaimanapun SBY memiliki peran sentral sebagai Ketua Dewan Pembina PD.

"SBY itu patron, dia seharusnya ada di atas faksi-faksi yang ada. Kalau ada yang salah, ya bicarakan saja terbuka. Ini demokrasi, semuanya dibicarakan terbuka. Ini bukan eranya otoriter. Sekuat apapun tekanan dari forum deklarator untuk mencopot Anas, peran sentral SBY sebagai dewan pembina harus berada di depan," kata Siti.

Namun, menurut Siti, SBY tetap harus menempuh cara yang fair dan sesuai dengan AD/ART partai. Tidak mengambil kebijakan yang bisa berdampak negatif bagi internal PD.

"SBY harus ingat bahwa yang dia lakukan ini akan menjadi pembelajaran dan preseden di masa selanjutnya. Kalau dinilai tak fair, nanti akhirnya akan terlihat bahwa Anas dizolimi. Apalagi yang seperti ini. Jadi menurut saya, sebaiknya tempuh cara-cara yang ditetapkan di AD/ART," kata dia

Dalam pidato di silahturahim forum komunikasi pendiri dan deklarator (FKPD) Demokrat pada Rabu (13/6) malam, SBY menyebut menurunnya citra PD saat ini disebabkan karena adanya segelintir oknum PD yang terlibat kasus korupsi. SBY meminta kader PD yang bermasalah hukum mundur.

"Komitmen saya tetap, garis politik saya tetap, yaitu kita harus menjalankan politik yang cerdas, yang bersih dan santun. Garis politik ini juga yang saya gunakan untuk menjalankan negara. Garis politik seperti ini pula yang harus dijalankan Demokrat. Bagi kader Demokrat yang tidak bersedia melakukan seperti yang saya minta, daripada memalukan ke depannya, lebih baik mundur," kata SBY.

(vid/van)