Wewenang Dilangkahi Panwaslu, Ketua Bawaslu Curhat ke MK

Jakarta - Banyaknya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang menjadi saksi dalam sidang konflik pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resah. Bawaslu khawatir jika Panwaslu yang bersaksi tanpa mendapatkan izin dari Bawaslu, maka kemungkinan keterangan yang diberikan akan bias.

"Kadang-kadang ada pasangan calon yang membiayai Panwaslu untuk memberikan kesaksian di MK. Hal ini dikhawatirkan menjadi tidak objektif kesaksiannya," kata Ketua Bawaslu M Alhamid kepada wartawan usai bertemu Ketua MK di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/6/2012).

Menurutnya, Panwaslu yang bersaksi tanpa izin menyalahi aturan dan bisa dikenakan saksi. Apalagi jika keterangan yang diberikan salah atau mengarah pada kepentingan pasangan calon.

"Itu kan sebuah pelanggaran prosedur. Jika keterangan itu keliru dan menjadi pertimbangan hakim, itu melanggar prosedur," ucap M Alhamid.

Alhamid berharap Ketua MK Mahfud MD bisa bekerjasama dengan Bawaslu dalam proses pemilihan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Menurutnya saksi yang dihadirkan bisa sesuai dengan UU Pemilu.

"Kita mengharapakan Pak Mahfud dan jajarannya itu bisa menempatkan pengawas pemilu itu secara profesional," ujar Alhamid.

Kewenangan Bawaslu yang dimaksud Alhamid diatur dalam UU No 15/2011 tentang Pemilu. Bawaslu adalah pintu utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu sebelum masuk ke PTUN. Oleh karena itu dalam menyelesaikan sengketa pemilu seharusnya saksi Panwaslu yang dihadirkan harus mendapat izin dari Bawaslu.

(asp/nrl)