Golkar: SBY Tak Pantas Beberkan Kasus Korupsi Partai Lain

Jakarta - Partai Golkar menilai Ketua Dewan Pembina PD SBY tidak pantas membeberkan kasus korupsi partai lain. SBY yang juga menjabat sebagai presiden seharusnya tidak banyak bicara, tapi menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut.

"Seharusnya presiden tidak mengatakan hal seperti itu. Tidak mengatakan partai mana yang melakukan korupsi lebih banyak. Tindak saja semua koruptor. Tidak peduli dari partai mana," ujar anggota dewan penasehat Golkar, Siswono Yudhohusodo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2012).

"Dan sebetulnya, presiden sekarang adalah presidennya rakyat Indonesia, karena dipilih secara langsung. Karena itu jangan terlalu kuat warna dewan pembina partai Demokratnya," lanjut anggota BK DPR ini.

Meski begitu, Siswono membenarkan pernyataan SBY tersebut jika saat ini kasus korupsi bukan didominasi oleh kader PD saja melainkan ada juga kader partai lain. Siswono mencontohkan kasus PPID dengan tersangka Wa Ode Nurhayati dari PAN dan kasus suap cek pelawat dengan tersangka Panda Nababan dari PDIP.

"Pernyataan SBY yang mengatakan korupsi tidak hanya di Demokrat, itu memang betul. Jadi memang korupsi bukan monopoli Demokrat, tapi juga dilakukan oleh partai-partai lain," ungkapnya.

Menurut Siswono, saat ini kurang lebih ada sekitar 178 kepala daerah terdiri dari walikota, bupati, gubernur yang sudah dapat izin untuk diperiksa oleh penegak hukum. Meski begitu, Siswono tidak tahu mayoritas dari partai mana para kepala daerah tersebut.

"Tapi ini menggambarkan bahwa kekuasaan sangat dekat dengan tindak kejahatan korupsi," tutupnya.

(ega/rmd)