"Apa saja yang KPK minta, saya akan berikan. Saya buka semua, silakan saja," ujar Hendarman Supandji, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/6/2012).
Seperti diketahui, proses hukum kasus Hambalang pada akhirnya memunculkan dugaan adanya keterlibatan petinggi BPN. Yaitu dalam tahap pembuatan sertifikat lahan bagi proyek kompleks olah raga yang berada di perbukitan di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut mantan Jaksa Agung RI ini menyatakan dalam 100 hari pertama masa jabatannya, dirinya akan ngebut menyusun prioritas penanganan masalah agraria. Dia sadar benar masa tugas yang 2,5 tahun sangatlah tidak sebanding dengan ribuan kasus agraria dan pertanahan dari Sabang sampai Merauke.
Langkah pertama, sepanjang akhir pekan ini dia minta seluruh dirjen melaporkan permasalah yang ada. Kemudian melakukan pemetaan tentang masalah apa yang harus mendapat prioritas penanganan.
"Senin depan saya sudah bisa ada bayangan yang diprioritaskan. Kemudian menyusun rencana solusinya dan mempresentasikan ke Bapak Presiden," ujarnya.
Namun demikian, dia mengaku kini sudah ada bayangan masalah apa yang harus diselesaikan. Selain sengketa kepemilikan lahan juga mafia pertanahan yang barangkali penangannya memerlukan Keppres baru sebagai payung hukumnya kelak.
"Juga soal Mesuji. Saya akan ke lapangan dan meminta laporan duduk permasalahan serta solusi yang sudah ada," sambung Hendarman.
(lh/mok)











































