.webp)
Setelah menggelar aksi di halaman DPRD DIY di Jl Malioboro, massa kemudian mengadu kepada anggota dewan. Para pemilik kios di Spahir Square yang terletak di Jl Laksda Adisutjipto itu didampingi kuasa hukum Irsyad Thamrin dari LBH Yogyakarta. Mereka ditemui langsung Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana bersama sejumlah anggota dewan.
"Kami sebagai pemilik kios menolak pelelangan. Kami pembeli yang sah karena membeli secara sah dan lunas," ungkap salah satu wakil pemilik kios, Hana Mashudi.
Menurut Hana, dalam waktu dekat ini yakni tanggal 22 Juni 2012 akan dilakukan pelelangan tanah dan gedung Saphir Square Yogyakarta oleh tim kurator atas perintah PT Sysm dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Bila terjadi pelelangan, puluhan pemilik kios yang telah membeli secara lunas itu terancam kehilangan asetnya.
"Kios kami miliki dengan cara membeli, bukan sewa. Kami tidak salah, yang salah pengelola yang tidak bayar utang bank," katanya.
Sementara itu kuasa hukum pemilik kios, Irsyad Thamrin mengatakan sebagian besar pemilik membeli kios sejak tahun 2004-2005. Pemilik kios telah membeli dengan konsep strata tittle, yaitu rumah susun non hunian.
Namun karena pengembang tak mampu bayar utang bank kemuduan dipailitkan oleh Bank Bukopin lewat pengadilan niaga. PT Sysm dari hasil penjualan kios Saphir Square mencapai lebih dari Rp 80 miliar atau melebihi kredit PT Sysm dari Bank Bukopin.
"Mereka hanya mempertahankan haknya karena telah membayar semua cicilan. Ini namanya sama saja perampasan hak," tegas Irsyad.
Menanggapi keluhan dan aduan para pemilik kios tersebut, Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana berjanji akan memanggil pihak kurator dan Bank Bukopin pada pertemuan berikutnya. Yoeke juga meminta kepada KPKNL untuk menunda lelang tersebut, meski belum ada respon positif.
Saat para pemilik kios mendatangi DPRD DIY mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Puluhan polisi berjaga-jaga di sekitar halaman gedung dewan hingga audiensi selesai.
(/)
