.webp)
Iklan Pemprov DKI Jakarta yang berisi tentang prestasi-prestasi Pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo (Foke) tayang di bioskop-bioskop. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menunggu aduan masyarakat serta bukti untuk mengkajinya.
"Saya butuh buktinya, seperti apa kontennya. Kajiannya seperti apa. Seperti dulu pernah ada aduan kampanye di radio, kami pun minta buktinya dulu ke Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID)," jelas Ketua Panwaslu, Ramdhansyah kepada detikcom, Selasa (12/6/2012).
Ramdhansyah mengatakan bahwa dalam pemilu memang tidak bisa semuanya serba dilarang atau semuanya serba diperbolehkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ramdhansyah sebenarnya ada iklan politik dan iklan pilkada. Iklan politik lingkupnya lebih luas dibanding iklan pilkada. Memang sangat tipis untuk menentukan perbedaannya, karena interpretasi masyarakat pun bisa terbangun bermacam-macam. Untuk membandingkannya dengan benar, harus dilihat siapa pemasangnya, konteks, dan konten.
"Iklan politik kan lebih luas, seperti Iklan Nasdem di Metro. Mereka juga sampaikan visi misi partai di sana, tapi belum ada unsur ajakan. Sementara yang dimaksud iklan pemilu adalah ada nomor urut, ajakan ke TPS untuk mengajak memilih," jelas Ramdhansyah.
Untuk itu Panwaslu mengatakan pihaknya butuh partisipasi dari warga untuk mengatasi dugaan-dugaan kampanye terselubung seperti ini.
"Kita bekerjasama dengan banyak pihak, seperti misalnya KPID. Kita juga mengandalkan aduan dari masyarakat. Kalau saya yang kebetulan sedang nonton, itu bisa jadi temuan," tutupnya.
(ega/ega)
