Boediono: Waspadai Kerjasama Kartel Narkoba & Kelompok Teroris

Denpasar - Wakil Presiden Boediono meminta untuk mewaspadai terjalinnya kerjasama kartel narkoba dengan kelompok teroris. Kerja sama lintas negara menjadi kata kunci dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan narkotika.

"Suatu gejala lain yang lebih memprihatinkan dan kita semua benar-benar perlu diwaspadai adalah berkembangnya kerjasama antara Kartel atau Sindikat narkotika dengan kelompok-kelompok teroris (Narco-Terrorism)," ujar Boediono.

Hal tersebut dikatakan dalam sambutannya di acara International Drug Enforcement Conference XXIX, di Nusa Dua, Bali, Selasa (12/6/2012).

Jika perpaduan antara sindikat narkotika dengan kelompok-kelompok teroris terjalin, maka akan sangat membahayakan karena memiliki motif kriminal dan motif politik.

Oleh karenanya, lanjut Boediono, kerja sama lintas negara menjadi hal yang terpenting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan narkotika ini.

"Tidak ada satu negara pun, sendirian,dapat menangani masalah ini," kata Boediono.

Pada kesempatan itu, Boediono mengapresiasi kerjasama antarnegara pemberantasan narkoba lewat operasi gabungan yang melibatkan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Hongkong pada tanggal 25 Mei 2012.

"Oleh operasi itu berhasil disita 1 (satu) kontainer berisi 1,5 juta butir ekstasi dari Shenzhen-China, tujuan Jakarta, dan bersamaan dengan itu tertangkap 10 orang anggota jaringan sindikat," terangnya.

Meski kerap tertangkap dan digagalkan, para produsen, distributor dan para pengguna narkotika akan tetap mencari alternatif dan modus baru untuk memproduksi dan mendistribusikan substansi analog narkotika dan zat psikoaktif baru, kreasi dan ciptaan terkini para ahli kimia (Synthetic Drugs).

"Dan semua itu sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada," ujarnya.

Mantan Gubernur BI ini kembali menegaskan cita-cita pemerintah itu Indonesia tanpa narkoba di tahun 2015. Hal tersebut didukung dengan keluarnya Instruksi Presiden nomor 12 Tahun 2011 yang memerintahkan kepada para menteri, pimpinan lembaga pemerintah di pusat dan di daerah untuk melaksanakannya dengan progam rencana aksi masing-masing untuk penggulangan dan pemberantasan narkoba.


(fiq/ndr)