.webp)
"Saya minta agar masalah-masalah seperti birokrasi tidak menghambat masyarakat untuk mendapatkan kecepatan dan kualitas pelayanan yang prima. Saya tekankan, jangan sampai penyakit orang sakit itu kalah sama birokrasi yang sulit," tegas Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (11/6/2012).
Fauzi mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mensubsidi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat golongan bawah. Tahun 2012, tidak kurang dari Rp 900 miliar atau 8% dari APBD DKI Jakarta digunakan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi keluarga kurang mampu.
"Dana ini benar-benar harus efektif, artinya pelayanan terhadap warga kurang mampu harus tepat sasaran dan tepat waktu," katanya.
"Pelayanan gratis bagi keluarga tidak mampu bukan hanya sebatas penyakit ringan, tapi juga dalam tindakan operasi, termasuk untuk cuci darah," imbuhnya.
Untuk melayani warga miskin yang harus rawat inap, lanjut Fauzi, Pemprov DKI telah membangun fasilitas kamar rawat inap di Puskesmas dan juga meminta RUSD untuk meningkatkan jumlah tempat tidur kelas III.
"Tidak kurang dari 1.110 tempat tidur kelas III tersedia di 7 RSUD milik Pemprov DKI yang siap melayani rawat inap keluarga kurang mampu atau pemegang Gakin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," jelasnya.
Fauzi juga mengatakan Pemprov DKI telah menyerahkan pengelolaan anggaran ke setiap Puskesmas. Dengan mekanisme ini, setiap Puskesmas di DKI diberi kewenangan mengelola anggaran sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat di lingkungannya sehingga pos anggarannya terpisah dari Dinas Kesehatan.
Untuk peningkatan kualitas pelayanan, Pemprov DKI juga terus mendorong perbaikan manajemen Puskesmas dan RSUD agar sesuai dengan Standar ISO 9001: 2008.
"Saat ini tidak kurang dari 170 Puskesmas di DKI yang sudah mendapat sertifikat ISO tersebut yang berarti kualitas pelayanannya sudah mencapai standard yang tinggi dan diakui secara internasional," katanya.
(ray/rmd)
